Banda Aceh – Ketua DPRK Gayo Luwes, M. Amru yang mewakili DPRK di 11 kabupaten kota usai penyerahan LHP atas LKPD tahun anggaran 2011 di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Jum’at (01/6) mengatakan pihak DPRK dan Pemerintah Daerah sebenarnya sulit berkomunikasi dengan auditor BPK sehingga sering tidak nyambung.

“Auditor BPK hanya melihat buku-buku keuangan saja,” kata M. Amru yang dikutip The Globe Journal dalam pidato singkatnya di Lantai II Gedung Pertemuan BPK, siang tadi. Ia berharap agar ada kerjasama yang baik sehingga hasilnya akan lebih baik.

Kedepan berharap ada hubungan sinergi dengan BPK. “kita mau transparan, barangkali tidak perlu rahasia lagi,” kata Amru, sembari mengatakan publikasikan saja karena budaya kita lebih banyak malunya. “Kedepan harus transparan dan jangan rahasia lagi, kita berharap tidak dikatagorikan rahasia,” katanya lagi.

Hal yang sama juga dikatakan Pj. Walikota Banda Aceh, T. Saifuddin yang juga mewakili bupati dan walikota di 11 kabupaten kota. Ia mengatakan komunikasi adalah hal yang penting.

Menanggapi hal itu, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Pusat, Bambang Pamungkas mengatakan kita sepakat akan membina komunikasi antara auditor dengan pemerintah setempat. Sebetulnya inti daripada audit kita dalam rangka mengkomunikasikan kredibilitas terhadap LKPD, tentunya kami dari BPK diharapkan menjadi patner dengan pemerintah.

Komunikasi harus terbina dengan baik, dalam melakukan auditnya BPK harus punya nilai dan pemeriksaan harus independent, kredibel dan profesional.

Terkait transparansi, Bambang mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu laporan hasil audit sudah diserahkan ke pemerintah maka selanjutnya  laporan itu terbuka untuk umum dan tidak rahasia lagi karena sudah menjadi dokument publik. “Dokument yang masih rahasia itu karena belum diserahkan,” ujar Bambang.[003]