Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Politik»Ratusan Pekerja PLN Sumbar Demo


Ratusan Pekerja PLN Sumbar Demo
Selasa, 11 Juni 2013 12:30 WIB

Padang — Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SP PLN) Sum­bar berunjukrasa di Kantor Gubernur dan DPRD Sumbar, Senin (10/6). Mereka menolak pemdanisasi PLN, privatisasi PLN dan Ranperda Kete­naga­listrikan, karena dikhawa­tirkan terjadi disintegrasi bang­sa dan harga listrik men­jadi mahal. Untuk itu, mereka minta pemprov menolak Ran­perda Ketenagalistrikan yang telah disahkan DPRD Sumbar.

Pantauan kemarin, karyawan PLN itu mendatangi Kantor Gubernur pukul 11.15 WIB, dengan mem­bawa tiga spanduk besar ber­isikan tuntutan. Mereka ber­orasi dan mendesak agar Gu­bernur Sumbar Irwan Pra­yitno menolak Ranperda Kete­na­galistrikan yang telah disah­kan DPRD. Apabila Gubernur mem­bubuhkan tandatangan di ranperda itu, pengunjuk rasa mengancam mogok massal.

Perwakilan DPD Serikat Pekerja PLN Sumbar, Adri mengatakan pihaknya menolak Ranperda itu karena pada pasal 8 disebutkan Kewenangan Ke­­te­nagalistrikan di Sumbar ditangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika BUMD mengelolanya, maka subsidi akan dicabut dan harga listrik menjadi lebih mahal. Sedang­kan privativasi PLN, mereka tolak karena bisa berdampak pada karyawan.

“Yang menolaknya bukan hanya kami, tapi juga rekan-rekan kami di Aceh, Jawa Ti­mur dan Jawa Tengah. Kami berharap apa yang menjadi tuntutan kami ini, dapat ditin­daklanjuti pemerintah daerah,” tegasnya.

Demonstran yang sebe­lumnya berjalan kaki dari Kan­tor PLN Wilayah Sumbar, Jalan Sawahan Padang, mendesak dipertemukan dengan guber­nur. Setelah mengetahui guber­nur tidak berada di Padang, mereka melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Sumbar dengan berjalan kaki.

Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sumbar, Marzuki Mahdi m­e­nga­takan dalam Ranperda Ke­tenagalistrikan, tidak ada pe­nyerahan kewenangan kete­nagalistrikan kepada BUMD, tapi pada masyarakat. Sebagai payung hukum keberadaan pembangkit listrik tenaga mi­kro hidro (PLMTH) yang ba­nyak dibangun di Sumbar.

“Sarana PLMTH itu disiap­kan pemerintah, tapi  penge­lolaannya dilakukan masya­rakat setempat. Payung hukum inilah yang kita siapkan. Kebe­radaan PLMTH itu, untuk mem­buka keterisolasian ma­sya­rakat dari akses listrik,” jelasnya.

Marzuki mengatakan, jika pengelolaan Ketenagalistrikan diserahkan kepada BUMD, itu terlalu kecil lingkupnya. “Seri­kat Pekerja PLN keliru dalam memaknai keberadaan Perda Ketenagalistrikan. Ranperda itu bukan untuk membisniskan Ketenagalistrikan di Sumbar, tapi membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dia menyebutkan, belum adanya persamaan persepsi antara serikat pekerja PLN dengan pemerintah daerah, dikarenakan belum terso­siali­sasikannya perda itu dengan baik. 

“Memang kami akui perda Ketenagalistrikan terse­but, belum tersosialisasikan dengan baik. Karena anggaran so­sialisasi  belum ada,” ucap­nya.

Sementara itu, dalam aksi­nya di halaman Kantor DPRD Sumbar, pengunjuk rasa minta anggota dewan membatalkan Perda Ketenagalistrikan yang menurut mereka hanya mem­berikan keuntungan pada pi­hak kapitalis. Bahkan pendemo mengancam pemadaman lis­trik se-Sumbar dan mengajak golput pada Pemilu 2014.

Rombongan itu diterima Ketua Komisi III Yulman Hadi dan tiga orang anggota lainnya yakni Bachtul, Zulkifli Jaelani, dan Buzarman. Soal pem­bata­lan Perda Ketenagalistrikan, menurut Yulman Hadi, sub­stansi dibuat bukan untuk meng­kapilitasi pemangku ke­pen­tingan tertentu, melainkan untuk memberikan fasilitas lebih terhadap masyarakat di pelosok-pelosok yang belum bisa menikmati listrik.

“Kami sangat mendukung jika investor mau berinvestasi mengelola listrik di daerah, sepanjang kepentingan masyarakat ter­penuhi. Jika keberadaan ran­perda ini merugikan masya­rakat, kami setuju untuk diba­talkan,” tegas Yulman Hadi.

Dijadwalkan siang ini, para pendemo akan difasilitasi DPRD Sumbar, untuk bertemu gubernur.

Tingkatkan Rasio Elektrifikasi

Terpisah, General Manager PLN Sumbar Wasito Adi saat jumpa pers di Kantor PLN Sumbar, Senin (10/6) siang mengatakan dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kete­nagalistrikan telah diatur bah­wa badan usaha swasta, ko­perasi, dan swadaya masya­rakat dapat berpartisipasi da­lam usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam Pasal 11 UU tersebut, juga dijelaskan untuk penyediaan tenaga listrik, ke­we­nangan pemerintah provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi penetapan peraturan daerah provinsi di bidang kete­nagalistrikan.

Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan te­naga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai ke­wenangannya memberi kesem­patan kepada badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penye­diaan tenaga listrik terintegrasi.

Wasito menjelaskan, rasio elektrifikasi Sumbar kini telah mencapai angka 72 persen, di atas rasio nasional. Dengan kekayaan alam yang ada, Sum­bar mempunyai potensi besar di sektor energi baru dan terba­rukan. Percepatan peman­faatan energi baru terbarukan ini, yang harus didorong.

“Upa­ya-upaya yang dilakukan di antaranya, mengembangkan Ketenagalistrikan bagi daerah terisolir melalui tenaga mata­hari, dan tenaga angin, kemu­dian membangun sejumlah pembangkit tenaga mikro­hidro, melakukan pembinaan desa mandiri energi dan pe­nge­m­bangan teknologi bio gas,” ungkapnya. [Padang Ekspres]






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda
AYAM LEPAS

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close