Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Politik»PNS yang Ikut Kampanye Akan Dipecat


PNS yang Ikut Kampanye Akan Dipecat
Senin, 12 Oktober 2015 19:51 WIB

Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrawi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi memastikan jika ada pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut kampanye untuk calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah akan dipecat.

"Saya berharap masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan PNS atau pejabat pemerintah yang menjadi tim sukses atau ikut kampanye pasangan calon tertentu. Kalau terbukti, saya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi berat, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dipecat," kata Yuddy Chrisnandi di Malang, Senin (12/10).

Ia menegaskan jika ada PNS yang mendukung pasangan calon tertentu dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada), dirinya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi pemberhentian atau pemecatan. "Ini bukan isapan jempol, sebab ini sudah menjadi aturan dan harus ditegakkan," ujarnya.

Oleh karena itu Yuddy meminta masyarakat untuk tidak ragu dan segan melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan PNS karena itu merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang juga masuk dalam konsep besar revolusi mental.

"Sekarang sudah ribuan pejabat kita beri teguran, bahkan kita turunkan pangkatnya. Saya sebagai Ketua Badan Kepegawaian, setiap bulan menyidangkan ratusan pegawai dalam satu kali persidangan. Ini kami lakukan agar reformasi birokrasi dan menjadi lebih baik segera terwujud," ujarnya.

Selain melaporkan keterlibatan PNS dalam pilkada, baik menjadi tim sukses maupun ikut kampanye, Yuddy juga meminta masyarakat agar melaporkan PNS dan pejabat pemerintah yang tindakannya kurang menyenangkan, termasuk jika mereka melakukan pelanggaran kode etik.

Sementara itu dalam inspeksi mendadak di perkantoran terpadu terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Malang, MenPAN-RB menilai sangat bagus dan meyakinkan.

Upaya Pemkot Malang mengintegrasikan layanan dalam satu atap di perkantoran terpadu Kedungkandang dianggapnya hal yang bisa diapresiasi. Namun, ke depan Yuddy berharap agar semua layanan publik di kota itu loaksinya tidak terpisah-pisah.

"Ada beberapa yang masih perlu diperbaiki dan saya sudah imbau itu kepada wali kota agar ditempatkan dalam satu atap dengan zona integrasi agar tidak menyulitkan warga," katanya.

Ia mengatakan pada 2016 merupakan tahun pelayanan publik dan Kota Malang menjadi salah satu percontohan nasional. "Saya sudah diskusi dengan wali kota soal layanan publik ini dan ternyata wali kota sudah punya konsep yang nantinya ada kantor pelayanan satu atap," kata Yuddy. I Ant-SP






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close