Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Politik»Pakar Intelijen: Jangan Karena Sibuk Urus Wajib Bela Negara, Pemerintah Abai Urus TNI


Pakar Intelijen: Jangan Karena Sibuk Urus Wajib Bela Negara, Pemerintah Abai Urus TNI
Selasa, 13 Oktober 2015 09:35 WIB

‎Jakarta- Pelatihan bela negara yang tengah diwacanakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan amanat UUD 1945, sehingga tak ada kaitan dengan persiapan perang, apalagi perang tradisional yang mengutamakan fisik. Namun, ‎jangan sampai pemerintah terlalu fokus kepada pelatihan itu dan tidak mengurus komponen utama dalam sistem pertahanan negara, yakni TNI.

Pandangan itu disampaikan pakar intelijen dan pertahanan, Susaningtyas NH Kertopati.

"Ini (pelatihan bela negara) lebih ke arah pembangunan nasionalisme bagi generasi muda," ujarnya kepada media di Jakarta, Selasa (13/10).

Namun, perempuan yang akrab disapa Nuning itu mengatakan, Kemhan harus memastikan soal anggarannya dan jangan memberatkan negara. Anggaran pelatihan sebaiknya jangan mengambil dari pos lain dalam rencana strategi (renstra) dengan pengalihan wilayah kegiatan.

"Jangan sampai komponen utama, yakni TNI, justru terancam tak terurus dengan baik oleh pemerintah," ujarnya.

Nuning mengatakan, pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. TNI merupakan komponen utama dalam melaksanakan fungsi itu, yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Sedangkan, yang dimaksud dengan komponen cadangan adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional.‎ Jadi, warga negara merupakan bagian sistem pertahanan yang dibekali melalui wajib militer, agar mampu meningkatkan nasionalisme dan patriotisme, sehingga bisa melaksanakan fungsi pertahanan negara.

"Sebagaimana tujuan pertahanan negara, warga negara bertugas menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI (negara kesatuan RI), dan keselamatan negara dari ancaman. Ancaman tersebut bisa bersifat militer dan nonmiliter, internal maupun eksternal, fisik dan nonfisik, serta berifat multidimensional, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya," ujarnya.

Nuning mengatakan, dalam era globalisasi, kualitas ancaman semakin meluas dan melampui wilayah internal negara. Ancaman pertahanan keamanan yang bersifat eksternal lebih bersifat konvensional. Ancaman eksternal terkait dengan kejahatan internasional, seperti terorisme, imigran gelap, peredaran narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut perusakan lingkungan, agresi, maupun pelanggaran wilayah.

Namun, ‎hubungan ketergantungan dalam sistem global menimbulkan erosi kedaulatan negara. Pemanfaatan teknologi dan informasi memungkinkan potensi ancaman terhadap negara semakin menyebar.

"Komponen utama sistem pertahanan negara belum mampu melaksanakan fungsi pertahanan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat utama sistem senjata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Atas dasar itu, komponen cadangan menjadi pendukung utama komponen utama," ujarnya.

Tapi, menurut Nuning, tidak mudah memosisikan komponen cadangan tersebut dalam situasi global. Ketersediaan sarana dan prasarana, regulasi, serta sinergi kebijakan antara lembaga pengelola negara dibutuhkan dalam memadukan kekuatan komponen cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.I Beritasatu






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close