Jakarta-Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan, konflik itu ibarat gempa bumi yang tidak dapat diprediksi kapan terjadi sehingga diperlukan lembaga yang memonitor potensi munculnya sebuah konflik.

"Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik atau menghadapi konflik yang terjadi, diperlukan suatu lembaga seperti lembaga yang memonitor gempa bumi," kata Kalla dalam pidatonya pada acara yang diadakan the ASEAN Foundation dan Centre for Humanitarian Dialogue di Jakarta hari ini.

Lebih jauh Kalla mengatakan bahwa lembaga seperti itu dapat dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat di kawasan di Asia, Amerika Serikat atau di tingkat lokal. Mereka melakukan riset dan kegiatan lainnya untuk mencegah konflik terjadi atau menghentikan konflik.

"Lembaga seperti itu dapat mengambil contoh dari lembaga yang menangani gempa bumi dengan menyediakan hasil kajian mereka dan peringatan dini," kata Kalla.

Menurut dia, masukan lembaga itu berharga sebagai rujukan bagi para pengambil keputusan.
Lebih jauh dia mengatakan kawasan ASEAN dewasa ini relatif lebih damai dalam sedikitnya satu dekade terakhir setelah terjadi perang Vietnam. Namun, masih terjadi konflik-konflik berskala relatif kecil misalnya antara Thailand dan Kamboja karena soal perbatasan, konflik di Thailand Selatan dan di Filipina Selatan.

Negara-negara di Asia Tenggara harus bekerja sama mengatasi konflik-konflik yang terjadi di kawasan dan mencarikan penyelesaiannya, katanya.

Dia juga menceritakan bagaimana dirinya ketika menjadi wakil presiden bersama timnya menyelesaikan konflik di Aceh, Ambon dan Poso sebagai contoh. Menurut Kalla, Indonesia mengalami sebanyak 15 konflik besar seperti Permesta, DI/TII, Aceh dan RMS, dan sepuluh di antara konflik itu karena ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Dia berpendapat konflik-konflik yang terjadi di Thailand selatan, Filipina selatan dan Sri Lanka akibat ketidakadilan.

"Untuk mengatasi konflik, para pihak perlu berunding dan mencari titik temu sehingga mencapai 'win-win solution'," kata Kalla, yang aktif sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).

Dalam hal penyelesaian konflik Aceh, dia menyatakan para pihak yang berunding harus memiliki kepercayaan satu sama lain. Untuk menyelesaikan konflik Aceh, sudah jelas siapa pihak dari pemerintah dan siapa pihak dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, dia mengatakan dirinya menemukan kasus-kasus yang berbeda di Thailand, Filipina dan Sri Lanka.

Di tiga negara itu, para pihak yang bertikai tidak di bawah satu komando. Di Thailand, misalnya, pemerintah, angkatan bersenjata dan keluarga kerajaan berbeda pandangan ketika berunding dengan para pemberontak dari bagian selatan negeri itu. Di pemberontak, juga ada enam faksi yang berpandangan beda.

"Perundingan sering terkendala karena tidak ada otoritas penuh untuk mengambil keputusan," kata mantan Wapres.

Dalam sesi tanya-jawab dia menceritakan pengalamannya dalam berdiplomasi dengan sejumlah pemimpin negara besar dan tetangga.

Kalla juga mengatakan dirinya menyiapkan diri sebelum berunding dengan membaca profil orang-orang yang dihadapinya.

Hadir pada acara yang bertema "The ASEAN Institute for Peace and Reconciliation and How to Contribute to Peacemaking" itu, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Dr Makarim Wibisono, Direktur Regional CHD Michael Vatikiotis, dua tokoh Aceh Malik Mahmud dan Zaini Abdullah, sejumlah mantan menteri, diplomat, wartawan, akademisi dan aktivis. [003-antara]