Tindakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menarik fasilitas Bawaslu dinilai bukan jalan keluar yang tepat. Dikhawatirkan aksi tersebut justru akan membuat publik menilai Gubernur tidak tidak mendukung proses demokrasi di Aceh.

Spanyol Akan Perlihatkan Rasa Hormat
Malaysia Liburkan 211 Sekolah Lantaran Asap Dari Indonesia
Menko Kesra Bantah Subsidi BBM Dicabut SemuaTindakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menarik fasilitas Bawaslu dinilai bukan jalan keluar yang tepat. Dikhawatirkan aksi tersebut justru akan membuat publik menilai Gubernur tidak tidak mendukung proses demokrasi di Aceh.
Lima belas tahun setelah reformasi, ternyata nepotisme makin mengemuka. Politik dinasti dikecam dan dinilai sangat merugikan karena memicu kegagalan kaderisasi di partai politik dan membuat kewibawaannya turun.
Didera banyak kritik dan kecaman, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Muryadi akhirnya mundur dari Ketua Forum Pemred. Dia pun menyatakan keluar dari forum yang dipeloporinya pada Juli 2012 itu.
Sebanyak 13 Anggota DPRK Subulussalam menolak wacana penundaan Pilkada. Mereka berharap Pilkada Subulussalam dapat digelar tahun ini.
Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 1.502 triliun, atau turun Rp 27,7 triliun dari target APBN 2013 sebesar Rp 1.629,7 triliun. Penerimaan ini terdiri dari PNBP Rp 349,2 triliun, penerimaan pajak Rp 1.148 triliun, dan penerimaan hibah Rp 4,5 triliun.
Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan waktu pelaksanaan kenaikan BBM bersubsidi masih belum dapat dipastikan. Sebab dibutuhkan regulasi khusus untuk mengatur tentang itu. Dipastikan satu minggu kedepan, regulasi yang dibutuhkan sudah selesai.
Jakarta - Pasca pembelotan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pemerintah soal APBNP 2013, nasib partai pimpinan Anis Matta itu tetap berada ditangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam paparan selama 13 menit, calon anggota BPK Parwito mampu menyihir anggota Komisi XI DPR. Dukungan untuknya terus mengalir.
Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana tampaknya mulai tidak sabar dengan ulah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah sengaja memasukkan anggaran Lapindo Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk mendapatkan dukungan Golkar terhadap kenaikan BBM.
