Banda Aceh – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Senin (18/6) pagi tadi berlangsung alot. Sejumlah kritik terhadap draft tersebut dari peserta mencuat. Salah satunya mendesak DPRA agar jangan bermimpin membuat Kerajaan Iskandar Muda di Aceh.

Amatan The Globe Journal pagi tadi, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda membuka RDPU dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pansus I DPRA, Tgk. Ramli memimpin untuk memimpin rapat. Draft Rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe yang berisi 16 halaman itu dibedah oleh 26 unsur yang diundang sebagai peserta RDPU.

Salah seorang peserta, Mulyadi dari Presiden Mahasiwa Al-Muslim Bireuen mendesak tim Pansus DPRA agar tidak main-main menyusun Rancangan Qanun Wali Nanggroe tersebut. “Jangan bermimpi ingin bangun Kerajaaan Iskandar Muda lagi di Aceh,” tegas Mulyadi. Ia mengritik rancangan qanun tersebut dalam penyebutan orang Aceh sebagai syarat dalam kriteria calon Wali Nanggroe.

“Orang Aceh yang mana, penduduk Aceh atau suku Aceh, ini harus jelas,” katanya. Kemudian fungsi Wali Nanggroe ini juga harus jelas, apakah hanya mengatur soal adat istiadat saja atau apakah bisa berfungsi mengawasi dan menasehati jalannya Pemerintah Aceh dan DPRA.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sofyan Hasan dari Aceh Barat unsur Dayah. Menurutnya kewenangan Wali Nanggroe harus jelas, jika perlu posisinya berada diatas Pemerintahan Aceh dan berfungsi mencopot jabatan Gubernur Aceh dan Anggota DPRA yang melanggar.  

Pakar budayawan dan sejarawan Aceh, Ramli pada kesempatan itu mengatakan dalam menyusun Rancangan Qanun Wali Nanggroe harus sangat hati-hati dan betul-betul menampung semua aspirasi dari masyarakat Aceh. “Kita tidak mau lembaga ini nantinya menjadi lembaga cari makan,” katanya.

Zulkfili Juned dari unsur Dayah juga berpendapat lain. Menurutnya terkait hari libur tidak bagus kalau Aceh menetapkan hari libur itu pada hari Jum’at, alasannya banyak mesjid yang kosong. Zulkifli Juned beranggapan kalau hari libur banyak masyarakat menghabiskan waktunya ke pantai dan rekreasi sehingga waktu Sholat Jum’at menjadi terganggu.

“Sebaiknya hari libur tetap dipertahankan pada Hari Minggu,” harapnya.

Sementara itu Ketua Dewan Kesenian Aceh (DKA), Kamal Sulaiman juga angkat bicara. Ia berpendapat bahwa di Aceh banyak suku dan sebaiknya dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe ini keberagaman suku dan etnis di Aceh itu harus diperhatikan.

Rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal sifatnya belum sempurna karena masih dalam bentuk rancangan. Ketua Pansus I DPRA yang bertugas menyusun draft tersebut mengatakan Rancangan Qanun Lembaga Wali Nanggroe ini terus menerima masukan, kritik dan pendapat dari masyarakat Aceh.

“Pihaknya sangat terbuka untuk menfinalisasikan qanun tersebut,” katanya saat ditanya The Globe Journal tadi pagi disela-sela waktu istirahat dan makan siang. Dikatakannya RDPU ini selesai hingga akhir Juni 2012.