Jakarta - Politisi Golkar Bambang Soesatyo menyatakan secara de facto sebenarnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berakhir. Hanya saja secara de jure pemangku pemerintahan itu masih ada.

Menurutnya, jika melihat banyaknya hujatan publik seperti ada yang membakar dan menginjak foto presiden, kemudian banyak peraturan yang dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta banyaknya menteri tidak bejalan sesuai instruksinya yang tergambar pada Inpres Nomor 9, maka ini adalah sebuah kelemahan dimana fungsinya sudah tidak efektif dan di dalam partainya juga tidak didengarkan lagi oleh para kadernya.
 
"Jadi, sebetulnya secara de facto sudah selasai hanya kalau secara de jure SBY masih menjabat, sebab semua instruksinya sudah tidak didengar baik oleh para pembantunya atau kadernya," ungkap Bambang dalam soft launching buku Presiden Offside, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (23/6).
 
Bendahara Umum Partai Golkar tersebut berharap SBY bisa melakukan perubahan sehingga bisa dipercaya memimpin bangsa ini hingga 2014 mendatang. "Kita berharap dalam rentang waktu sedikit lagi SBY harus memutar haluan, terhadap gaya kepemimpinannya, harus lebih tegas dan lebih terarah," paparnya.
 
Ketika dimintai konfirmasi apakah pidatonya di dalam silaturahmi Forum Pendiri dan Deklarator PD beberapa waktu lalu apakah juga ditujukan agar SBY juga seharusnya mundur, Bambang menjawab bisa saja demikian.
 
"Ucapan presiden itu ibarat presiden mengirim surat yang tidak beralamat sehingga kembali pada pengirimnya, sementara Anas tidak merasa seperti yang dituduhkan presiden," simpulnya.
 
Bicara turunnya survei PD, sebenarnya pernyataan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD bahwa ada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Demokrat bukan kepada partai Demokratnya, atau figur di Demokrat.
 
"Kalau ada korupsi bukan faktor turunya elektabilitas PD, tapi faktor kepemimpnan Partai Demokrat selaku partai penguasa," pungkasnya. [005]

(www.okezone.com)