Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Politik»Bela Negara Harus Berdasarkan Aturan yang Jelas


Bela Negara Harus Berdasarkan Aturan yang Jelas
Selasa, 13 Oktober 2015 13:12 WIB

Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Mahfudz Siddiq, mendukung dilaksanakannya program bela negara secara sistematis. Hanya saja dalam pelaksanaannya harus didasari aturan hukum yang jelas.

"Saya mendukung, cuma memang dalam pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan pro kontra diperlukan payung hukum yang jelas. Sebagai proyek percontohan di Kementerian Pertahanan, bisa saja dilakukan, tapi perlu payung hukum," kata Mahfudz saat dihubungi detikcom, Senin (12/10/2015) malam.

"Bisa undang-undang bela negara, atau undang-undang komponen pendukung. Disiapkan perangkatnya," lanjutnya. 

Mahfudz menilai, menurunnya rasa kebangsaan dari generasi muda dianggap menjadi salah satu alasan perlunya program bela negara direalisasikan. Apalagi tantangan dan ancaman dari luar semakin kuat.

"Memang diperlukan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat sipil. Bukan untuk perang, tapi bagaimana membentuk mental pikiran dari generasi muda," tutur politikus PKS ini.

Terkait anggaran, Mahfudz mengatakan memang sempat dibahas di Komisi I. Hanya saja saat itu dalam rangka program membangun kesadaran bela negara.

"Ada program itu, hanya dalam skala kecil. Kalau sampai target 100 juta orang, Kemhan lebih bagus lagi, tapi ya itu harus disiapkan payung hukumnya," terang Mahfudz.

Sebelumnya diberitakan, UUD 1945 dan UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan jadi landasan Kemenhan menjalankan program bela negara. Di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dijelaskan secara singkat kewajiban warga dalam mempertahankan negara. Hal itu kembali diulang di dalam Pasal 30. 

detik






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close