Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Pendidikan»Duh, Ijazah Mahasiswa Unsyiah Asli Tapi Palsu !


Duh, Ijazah Mahasiswa Unsyiah Asli Tapi Palsu !
Minggu, 27 Januari 2013 20:54 WIB

Banda Aceh - Pada saat Samsul Rizal, menjabat sebagai Penjabat Rektor Universitas Syiah Kuala berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 137/MPK.Aa/KP/2012 tanggal 29 Maret 2012, maka pada periode status beliau sebagai Penjabat Rektor, terdapat lebih dari 3 ribu ijazah mahasiswa Universitas Syiah Kuala lulusan tahun 2012 yang ditandatangani oleh Prof Dr Ir Samsul Rizal tanpa menuliskan statusnya sebagai Penjabat pada masa itu, namun pada lembar ijazah Prof  Samsul Rizal langsung menuliskan sebagai Rektor Unviversitas Syiah Kuala.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 201/O/2002 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala di pasal 95 ayat (2) dijelaskan bahwa "Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan, atau Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana". Namun pada kenyataannya ijazah lulusan Unsyiah tahun 2012 ditandatangani oleh Prof Samsul Rizal, yang merupakan Pj (Penjabat) atau pelaksana harian Rektor Unsyiah, bukan rektor definitif Unsyiah dan sesuai dengan aturan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani ijazah mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penelusuran yang dilakukan, ditemui adanya fakta bahwa landasan hukum yang dijadikan Prof Samsul Rizal penjabat Rektor Unsyiah pada saat itu melakukan penandatangan ijazah mahasiswa Unsyiah, tanpa menyebutkan statusnya sebagai Penjabat Rektor, adalah didasarkan pada surat Direktorat Jendral (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 708/E/C/2012 tanggal 1 Mei 2012.

Dalam surat Dirjen Dikti tersebut, pada poin 2 dijelaskan, Sehubungan dengan pelaksanaan Wisuda yang akan direncanakan pada tanggal 12 Mei 2012, Penjabat Rektor mempunyai kewenangan untuk menandatangani ijazah sebagai Rektor, dan mewisuda (tanpa menuliskan Pj./Penjabat). Surat ini ditandatangani langsung oleh Dirjen Dikti Djoko Santoso, tanpa dibubuhi stempel Kementrian.

Sehingga, saat ini ijazah mahasiswa lulusan 2012 yang ditandangani oleh Prof Samsul Rizal selaku penjabat (Pj) pada masa itu, dan tanpa menuliskan statusnya sebagai penjabat telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan hal ini bisa berakibat diragukannya keabsahan  sebuah ijazah yang dikeluarkan oleh Unsyiah pada tahun 2012.

Benarkan ijazah mahasiswa Unsyiah lulusan tahun 2012 yang ditandatangani oleh Prof  Samsul Rizal pada masa dirinya masih berstatus sebagai penjabat tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk menjawab persoalan tersebut, berikut tanggapan dan pendapat berbagai pihak atas persoalan yang saat ini berkembang.

Menurut, Mukhlis Mukhtar, Praktis hukum, Ia menerangkan, jika kita bicara sistem pendidikan di Indonesia, maka yang menjadi acuan dasar adalah UU Dasar 1945, yang kemudian lahirkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, yang kemudian aturan yang menjadi pedoman dasar di Universitas Syiah Kuala adalah Statuta.

“Dalam statuta Unsyiah kan sangat jelas aturannya, ijazah harus ditandatangani oleh rektor, sementara pada saat penandatangan ijazah mahasiswa pada masa itu, Prof Samsul Rizal belum menjadi rektor, dan masih berstatus Penjabat Rektor sesuai dengan SK Menteri pada masa itu,” tuturnya, hari ini.

Untuk itu, sambungnya analisis hukumnya, ijazah mahasiswa Unsyiah lulusan 2012 yang ditandatangani oleh Prof Samsul Rizal pada masa itu dapat saya katakan aspal, atau asli tapi palsu. Mengapa saya katakan aspal, karena ijazahnya asli tapi bukan ditandatangani oleh orang yang berwenang melakukan itu.

Ia menerangkan, jika Prof Samsul Rizal menjadikan surat Dirjen Dikti tersebut sebagai dasar dirinya memiliki kewenangan untuk melakukan tandatangan ijazah mahasiswa Unsyiah pada masa itu, tanpa mencantum statusnya sebagai Penjabat Rektor, namun langsung sebagai Rektor Unsyiah, maka hal itu patut dipertanyakan, apa dasar dari surat itu. Karena pada masa itu dirinya statusnya adalah Penjabat Rektor, bukan Rektor.

"Secara hirarki hukum jelas keberadaan statuta Unsyiah lebih tinggi dibandingkan dengan sepucuk surat dari Dirjen Dikti. Statuta itu konstitusi Unsyiah yang disahkan melalui surat Keputusan Menteri, sehingga menjadi lucu jika SK Menteri kedudukanya lebih rendah dari dari surat seorang Dirjen," terangnya.

Untuk itu, tambahnya, kalau kita bicara tentang legalitas, maka pengertian dari legalitas adalah berdasarkan hukum serta tunduk dan patuh pada konstitusi, sehingga apa yang terjadi hari ini terkait dengan penandatangan ijazah mahasiswa, patut menjadi pertanyaan kita bersama, apakah semua pihak sudah taat dan patuh pada konstitusi. “jika jawabannya tidak, maka produk yang dihasilkan pun diragukan keabsahannya, termasuk dalam hal ini ijazah lulusan 2012,” tandasnya.

Sementara itu, Prof Samsul Rizal, Rektor Unsyiah saat ini saat dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan bahwa ijazah yang ditandatangani pada masa dirinya  masih sebagai penjabat Rektor Unsyiah tidak masalah, ada surat dari Dirjen Dikti yang membenarkan saya melakukan penandatangan ijazah tanpa perlu menuliskan status saya sebagai penjabat pada saat itu.

"Yang membuat aturan itu kan menteri, Kedudukan Statuta itu dibawah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33, yang menjelaskan bahwa jika tidak ada Rektor, maka Penjabat Rektor berwenang melakukan tandatangan ijazah," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, persoalan ini jangan tanya saya, tapi silahkan tanya ke Mendikbud, karena dalam surat perintah yang saya dapat melalui Dirjen Dikti, dijelaskan bahwa saya dapat menandatangani ijazah tanpa perlu menuliskan status saya sebagai penjabat pada ijazah tersebut. "Jadi saya pikir persoalan ini sudah jelas,karena semua sudah ada aturannya," tukasnya.

[001-WASPADA, Pikiran Merdeka]






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close