Keluarga Berencana atau di singkat KB merupakan program pemerintah secara nasional yang bertujuan untuk  mengurangi jumlah angka kelahiran. Dari serangkaian kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, kita tentu sering mendengar, bila “cukup dua anak saja” agar kesejahteraan keluarga dapat tercipta.

Dulu, di masa saya SD, saya sudah mendengar perbincangan orang-orang kampung bila program KB adalah kampanyenya orang kafir yang mendompleng isu nasionalisme yang dihembuskan oleh pemerintah Orde Baru. Entah siapa yang memulainya, namun sampai saya kelas enam SD, kabar-kabur itu masih tetap beredar di kalangan bapak-bapak yang usianya saat itu sudah kepala empat.

Dalam tulisan ini penulis tidak akan mengupas apa itu manfaat KB bagi kesejahteraan bangsa. Sebab itu sudah dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) atau di singkat BKKBN.

Lembaga tersebut pernah sukses dengan slogan “dua anak cukup”, “laki-laki perempuan sama saja”. Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, kini BKKBN memiliki slogan dua anak lebih baik.(wikipedia)

Sebagai putra daerah Aceh yang juga sangat mencintai setiap jengkal tanah ini, penulis melihat tidak ada keuntungan apapun bagi rakyat Aceh kalau mengikuti program anjuran pemerintah ini. Bahkan, menurut hemat penulis, akan sangat bodoh bila kita mau ikut aktif dalam menyukseskan program tersebut.

Mengapa, ada beberapa fakta bagi kita yang berdomisili di Aceh, harus benar-benar kita lihat dengan mata kepala yang jernih dan pikiran yang tenang. Pertama, jumlah penduduk Aceh  4.486.570 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.243.578 orang dan perempuan sebanyak 2.242.992 orang, masih terlalu sedikit untuk ukuran luas wilayah yang mencapai 57.365,57 Km meter persegi.

Secara kualitas politik, Aceh belum punya nilai tawar yang tinggi di mata pemerintah pusat. Karena jumlah penduduk yang sedikit, tentu saja identitas politik yang bernama Aceh bukanlah lahan basah dan seksi bagi politikus nasional.

Walau negeri kita kaya, untuk menuntut keadilan saja, orang Aceh harus mengangkat senjata melawan Republik Indonesia. Padahal kalau di tilik dari sejarah, Aceh adalah satu-satunya wilayah nusantara yang tidak mampu dikuasai oleh kafir penjajah yang bernama Belanda, sehingga Indonesia masih bisa bilang “hei kami masih ada..!!!,”.

Pengalaman masa konflik RI-GAM  memberikan pemahaman kepada kita, bila pemerintah pusat tidak sedikitpun menaruh hormat kepada “daerah modal” ini.        Mereka terus menggempur tanah rencong dengan peluru, bom  dan juga peninggalan “aneuk bajeung” yang tidak sedikit, karena ulah liar kaum serdadu. Ternyata angka empat juta sekian jumlah penduduk, belum membuat mereka mengangkat tabik kepada negeri yang telah menyelematkan wajah merah putih di masa lampau.

Untung saja Allah mengirimkan Tsunami yang maha dahsyat, sehingga mau tak mau, orang-orang pusat harus duduk  semeja dengan GAM untuk membicarakan “jalan lain” untuk mencapai perdamaian.

Kedua, kita tentu saja sering membaca berita di berbagai media tentang sengketa lahan antara warga dan perusahaan yang asal-usulnya dari negeri atas angin (meminjam istilah Otto Syamsuddin Ishak). Tiba –tiba saja kebun tempat masyarakat menanam singkong sudah di gusur dan di klaim sebagai lahan milik perusahaan.

Kita akui memang masyarakat yang merasa tanahnya telah dipreteli melakukan perlawanan. Namun coba bayangkan, dengan kekuatan yang sedikit, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada kan? Masyarakat kalah. Sedangkan perusahaan dari luar itu dengan mudah mencaplok tanah kita. Mereka hanya keluar sedikit uang untuk menyumpal mulut  “keparat hukum”.

Kita juga jangan lupa, bila dulunya di Aceh, hampir disetiap lahan subur hutan ada kebun milik Ibu Tien Soeharto. Di sisi yang lain masyarakat dilarang membuka hutan untuk lahan bercocok tanam. Bila ada yang melanggar, maka UU HPH diberlakukan. Tentu kita akan bertanya, kapan si Tien Soeharto itu punya tanah di Aceh? Emang dia lahir dan besar di Aceh? Untung saja WC rumah kita saat itu belum di klaim sebagai bagian dari tanahnya istri penguasa bengis Orde Baru itu. Kalau tidak tentu kita tidak akan ada tempat lagi untuk buang hajat.

Ketiga, ingat kasus di masa lampau ketika PIM, PT Arun, PT KKA, Exxon masih eksis di Aceh? Berapa orang penduduk Aceh yang dipekerjakan sebagai karyawan?, konon lagi yang duduk sebagai komisaris utama. Alasan yang utama dibangun adalah orang kita Aceh tidak punya pendidikan yang layak untuk duduk dan bekerja di proyek vital yang mengeruk isi perut bumi kita.

Keempat, program transmigrasi yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu di Aceh, membuktikan bila tanah bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Nanggroe Aceh Darussalam masih sangat luas untuk di garap oleh anak bangsa.

Penulis bukan anti kepada pendatang. Tapi ketika pemerataan penditribusian penduduk mengancam habitat asli, merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan lestarinya peradaban yang bernuansa keacehan.

Gempuran Tsunami budaya itu sudah pernah dirasakan oleh rakyat Aceh beberapa dekade lalu, dan sampai sekarang masih berdampak. Banyak generasi Aceh menjadi lupa sejarah, bahkan tidak paham sama sekali. Ketika ada kelompok yang berteriak minta karakter Aceh harus dipertahankan, oleh pemerintah di benturkan dengan “penghormatan” terhadap kepentingan nasional.

Kelima, universitas unggulan tidak ada di Aceh. Ini juga fakta bila Aceh belum dipandang seksi sebagai tempat untuk mendidik anak negeri yang unggul secara kualitas. Padahal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya, sangat pantas sekali sekolah yang melatih kepakaran ilmu bidang di bangun di Aceh. Namun lagi-lagi, hal tersebut tidak dilakukan. Padahal cadangan gas alam kita hampir habis.

Penulis kira tidak perlu lagi menulis panjang lebar. Karena semua masalah yang telah coba runut di atas, berpunca dari sedikitnya penduduk Aceh. Angka empat juta sekian itu belum sepenuhnya angka milik warga pribumi. Di dalamnya masih ada kaum pendatang.

Intinya program KB penulis imbau jangan diikuti oleh masyarakat Aceh. Belum saatnya kita “mengirit” kelahiran generasi baru. Kita masih butuh kekuatan. Tugas kita kemudian bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi orang cerdas, taat beragama, dan jujur. Bila hal tersebut sudah kita lalukan, Insya Allah, semua mimpi kemakmuran akan maujud. Mari sama-sama kita mulai.

Penulis Beralamat di Bireuen dan Peminta masalah sosial dan politik.