Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
PT. THE GLOBE JOURNAL, penerbit Koran Online THE GLOBE JOURNAL bertekad untuk terus melakukan inovasi mengembangkan media yang sangat diminati sejak 2007 ini. Untuk itu kami mencari INVESTOR, SPONSOR, PARTNER untuk bekerjasama dengan tim kami dalam mengembangkan bisnis di sektor media, periklanan, printing, teknologi, dan mice yang sangat potensial. Jika Anda tertarik untuk bekerjasama dengan kami, silahkan kirimkan informasi ketertarikan Anda ke email: e.rxdhi@gmail.com atau Hotline 0819-7390-0730. [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda untuk tindaklanjutnya. []

Breaking
News

Serambi»Opini»Gerakan Mahasiswa 1998 dan Penyelamatan MoU Helsinki untuk Damai Aceh


Gerakan Mahasiswa 1998 dan Penyelamatan MoU Helsinki untuk Damai Aceh
Oleh Fazloen Hasan *
Kamis, 22 Agustus 2013 19:02 WIB

Gerakan mahasiswa di Aceh dengan segenap potensi dan nalar kritisnya telah berbuat untuk bangsa dan negara ini. Mereka muncul seiring mengelindingnya gerakan reformasi 98 yang di pelopori gerakan mahasiswa di Jakarta.

Artikulasi peran dan gagasan mahasiswa Aceh cukup signifikan mempengaruhi konstalasi sosial politik, stabilitas keamanan  dan pembangunan sampai ke hari ini. Gerakan mahasiswa di Aceh bukan saja mendukung reformasi Indonesia. Dalam konteks lebih lokal secara spesifik mereka menghendaki reformasi total di Aceh. Mereka memaksa dan menuntut agar Aceh dibebaskan sebagai “Daerah Operasi Militer”.

Gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia jelas berbeda dengan apa yang dirasakan atau diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa Aceh. Di Aceh ada persoalan membelenggu sekian lama. Perjuangan ketidakadilan dan pendekatan militeristik telah melahirkan konflik laten dan berkepanjangan. Pendekatan militeristik untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semestinya tidak perlu.

Dampak dari pendekatan militer pada akhirnya menyeret mahasiswa untuk berpartisipasi secara proggresif  dan kritis menggugat realitas. Keberadaan mahasiswa akhirnya dianggap sebagai ancaman. Dimasa konflik suka tidak suka keberadaan gerakan mahasiswa telah berbuat dengan segenap kekurangan dan kelebihannya.

Pertanyaan kita, bagaimana dengan keberadaan mahasiswa Aceh sekarang ini? Inilah saya pikir perlu kita refleksikan sama-sama agar mahasiswa Aceh mampu menyumbangkan potensi dan nalar kritisnya dalam membangun Aceh yang lebih adil, sejahtera, damai dan bermartabat.  

Tentu, reposisi keberadaan mahasiswa untuk memperkuat perdamaian masih sangat dibutuhkan. Kesadaran moral dan kesadaran politik mahasiswa satu keniscayaan. Dalam keadaan perang dan damai sejarah membenarkan keberadaannya selalu ditunggu. Apalagai dalam kondisi memartabatkan perdamaian yang sempurna dan seutuhnya—tentu peran mahasiswa perlu ditumbuhkembangkan agar lebih siap memimpin masa depan.

 

Refleksi Kesadaran Moral

Sedikit banyaknya saya mengikuti dan memahami tumbuh dan berkembangnya gerakan mahasiswa di Aceh—bahkan saya ikut terlibat dan melibatkan diri didalamnya. Amatan saya, jauh sebelum reformasi, gerakan mahasiswa di Aceh telah berkiprah. Kelompok-kelompok diskusi muncul disudut-sudut kampus.

Para aktivis cukup prihatin dengan kondisi Aceh ditetapkan dalam status sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Pendekatan militeristik untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada akhirnya melahirkan berbagai dampak. Perilaku dan tindakan kekerasan mendapat sorotan para aktivis. Hanya saja mereka belum berani menentang secara kolektif.

Baru ketika reformasi mengelinding dari Jakarta gerakan mahasiswa di Aceh mulai  mendapatkan suatu kepastian. Kondisi sosial ekonomi, politik dan keamanan yang beberapa tahun sebelumnya didiskusikan diinternal mahasiswa sepertinya terjawab begitu gelombang reformasi meledak di Jakarta. Jika sebelumnya suara mereka sebatas diskusi kelompok, pentas seni dan baca puisi, pamer di majalah dinding dan bulletin kampus, yang ditulis samar-samar, namun gelombang reformasi telah menyadarkan mereka turun ke jalan-jalan menentang rezim.

Demonstrasi saban hari sehingga penguasa daerah maupun pimpinan kampus tidak dapat mencegahnya. Mereka bersatu dalam semangat mahasiswa di Jakarta dan seluruh Indonesia, sebagai bentuk gerakan kolektif menuntut Presiden Soeharto lengser.     

Kampus Darussalam, dalam hal ini IAIN Ar-Raniry bergerak cepat selangkah. Aktivis IAIN Ar-Raniry melakukan konsolidasi dengan membentuk AMIR (Aksi Mahasiswa Islam Untuk Reformasi), kemudian membentuk koalisi lebih permanen, yaitu KARMA (Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh).  Universitas Abulyatama, Universitas Serambi Mekkah, Universitas Muhammadiyah, Universitas Iskandar Muda, Sekolah Tinggi STAI/STIK Pante Kulu, STIE Lamlagang dan beberapa sekolah akademi lainnya, termasuk juga perwakilan-perwakilan kampus dari kabupaten/kota seperti Univeritas Jabal Ghafur, Universitas Malikussaleh, Universitas Samudera, Universitas Teuku Umar, dan lain-lainnya ikut bergabung.

Lahirnya KARMA karena FORSIMA (Forum Silaturrahmi Mahasiswa Aceh) dinilai fakum dan ekslusif. Bahkan, Kampus Universitas Syiah Kuala sebagai base camp FORSIMA sempat dipermalukan. Senat Mahasiswa Universitas Syiah Kuala pernah mendapat kiriman kado “pakaian dalam perempuan”.

Tanpa merasa diinfiltrasi, bagaimanapun kesadaran Senat Mahasiswa Universitas Syiah Kuala tetap muncul sebagai arus utama, yang kemudian menyatu bersama-sama menyuarakan reformasi. Awalnya, garis star protes menuntut Soeharto lengser agak dingin direspon mahasiswa di Aceh. Dapat dipahami karena Aceh mencekam akibat kondisi DOM. Biarpun begitu, gelombang protes di Aceh cukup penting dalam konstalasi gerakan moral dan gerakan politik saat itu.

Bagaimanapun, gelombang protes dari Aceh tentu menjadi barometer dimana kesadaran perlunya reformasi di Indonesia mendapat legitimasi sebagai tindakan dan atau gerakan kolektif. Hal ini menjadi mudah bagi penggerak reformasi di Jakarta untuk segera melengserkan Soeharto. Kesadaran kolektif  menggelora disebabkan oleh berbagai akumulasi sosial politik yang membelunggu sekian lama.

Di Aceh pasca lengser Soeharto suara-suara kekejaman operasi militer muncul kepermukaan. Perjuangan GAM akhirnya mendapat simpati lebih luas dan massif.

Dalam situasi demikian, para aktivis cukup tersita waktunya, terkuras perasaannya, energi dan pengorbanan, serta tanpa lelah mendesak penyelesaian konflik secara demokratis. Pertama, dengan kesadaran moral para aktivis mensomasi Jakarta agar mencabut status Aceh sebagai  “Daerah Operasi Militer”.  

Kedua, melakukan pendidikan politik rakyat agar menguatnya kesadaran berdemokrasi dan tidak terjebak konflik kekerasan. Ketiga, mengelorakan semangat berdemokrasi dalam penyelesaian konflik ketika dialog damai macet akibat kekerasan militeristik meningkat.

Patut kita refleksikan ialah apa yang menyebabkan para aktivis beralih dari agenda reformasi ditingkat nasional bergeser pada aras lokal ? Adalah status DOM untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam pandangan aktivis bisa memicu konflik laten. Karena itu, secepatnya gerakan mahasiswa menuntut penyelesaian konflik melalui dialog damai.

Ternyata, reformasi di Jakarta menjadi faktor lain terkuaknya berbagai pelanggaran HAM akibat operasi militer. Seiring dengan itu, tumbuh dan berkembangnya LSM/NGO di Aceh menyuarakan kesadaran HAM dan pengadilan HAM.

Sejak itu, penguatan kapasitas gerakan mahasiswa bergeser dari internal kampus ke luar kampus. Buffer aksi (kelompok aksi) yang awalnya diam-diam mengkritisi fenomena sosial politik berbasis gerakan kampus perlahan dan pasti membangun jejaring gerakan diluar kampus.

Ada ratusan lebih buffer aksi tumbuh dan berkembang menggugat realitas. Selain gerakan AMIR, KARMA dan FORSIMA di atas tersebutlah FARMIDIA (Front Reformasi Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Aceh), SMUR (Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat), FORKOET (Forum Koetaraja) adalah kelompok aksi yang awalnya bergerak di kampus. Kemudian, organisasi paguyuban mahasiswa pemuda merapat dalam barisan gerakan reformasi. Diantaranya adalah FOKUSGAMPI (Forum Komunikasi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pidie), KAGEMPAR (Koalisi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Barat), HIMAB (Himpunan Mahasiswa Aceh Besar), KAMAUT (Kesatuan Aksi Mahasiswa Aceh Utara), IPPAT (Ikatan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar Aceh Timur), WAKAMPAS (Wahana Komunikasi Mahasiswa Aceh Selatan), dan lain-lainnya, yang panjang ditulis satu persatu.

Disamping itu, organisasi kader seperti Badko HMI (Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam) juga sangat dominan membangun kesadaran gerakan di kampus-kampus.     

Kesadaran moral mahasiswa Aceh ternyata menyeruak keluar Aceh setelah berbagai pelanggaran HAM terungkap. Putra-putri Aceh yang sedang belajar di berbagai perguruan tinggi di luar propinsi Aceh ikut pula mengkonsolidasikan gerakannya, yang kemudian dikenal KMPAN (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara).

Melalui KMPAN, organisasi-organisasi mahasiswa berbasis perguruan tinggi di seluruh Indonesia ini bekerjasama dengan KARMA yang berbasis di Aceh sepakat mengelar Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) di Banda Aceh. Setelah perdebatan yang melelahkan mencari format pembangunan dan penyelesaian konflik akhirnya kongres memutuskan referendum sebagai solusi terbaik.

Saat itu, “gerakan referendum” menjadi solusi final, sebuah keputusan politik, yang disambut luas oleh rakyat Aceh maupun GAM. Bahkan, GAM menyambut baik lahirnya SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) dari rahim KOMPAS.

Kepercayaan GAM dengan perjuangan referendum karena Ulama dan Santri Dayah tidak ketinggalan menjadi pendukung utama keputusan tersebut. Organisasi berbasis dayah yaitu HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) dan RTA (Rabithah Thaliban Aceh) cukup mengakar perannya. Dua organisasi di kalangan dosen saat itu juga cukup berpengaruh, yaitu GISA (Gerakan Intelektual Seluruh Aceh) dan FAIKADA (Forum Aksi Intelektual Kampus Darussalam).

Di Jakarta, FOPKRA (Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh), yang saat ini dipercayakan kepada saya menjabat sebagai ketua umum, adalah sebuah organisasi perantau Aceh yang cukup massif  pula melakukan konsolidasi untuk membantu para aktivis Aceh dalam kampanye-kampanye mereka di Jakarta.

FOPKRA secara kontinue melakukan konsolidasi dengan masyarakat perantau Aceh di Jakarta dan pulau Jawa, sehingga ketika pressure politik maupun  unjuk rasa yang dimotori mahasiswa selalu disesaki puluhan ribu massa dan memacetkan ibukota.

Sekilas perjalanan gerakan mahasiswa yang saya paparkan ini tentu tidak lengkap. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa gerakan mahasiswa Aceh pada saat itu bangkit atas kesadaran moral, menuntut keadilan dan menentang tindakan kekerasan. Eksistensi mahasiswa menjadi penyangga yang selalu menyuarakan penyelesaian konflik melalui dialog dan perundingan damai.     

 

Aktualisasi Gerakan Damai

Kini, eksistensi gerakan mahasiswa Aceh dalam amatan saya tetap berperan membangun kesadaran moral dan kesadaran politik—tentu dalam rangka menyongsong perdamaian Aceh yang abadi.

Biarpun gelora gerakan mahasiswa tidak membahana seperti diawal-awal reformasi 98 sampai disepakatinya perdamaian pada tahun 2005, namun eksistensi dan peran mahasiswa tetap aktual. Kesadaran moral dan kesadaran politik untuk membangun bangsa adalah satu keniscayaan mengingat pembangunan perdamaian yang berlangsung sangat dinamis.

Untuk itu, struktur kepemimpinan mahasiswa diinternal kampus perlu diperkuat kapasitas dan intelektualismenya. Kepemimpinan mahasiswa dalam banyak hal masih lemah secara organisatoris. Pihak kampus seyogyanya memperkuat kapasitas organisasi mahasiswa secara sadar, sistematis dan kontinue.

Amatan saya, pencerahan dan diskusi publik dikalangan mahasiswa semakin sepi. Sehingga organisasi mahasiswa tumbuh sangat kondisional, partisan dan  cenderung pragmatis dalam merespon persoalan bangsa.

Jika keberadaan gerakan mahasiswa demikian adanya, maka tanggungjawab moral mereka telah dibutakan dengan kondisi Aceh kekinian. Sesungguhnya hari ini adalah kehidupan mereka dimasa mendatang. Demokratisasi yang berlangsung saat ini tidak seharusnya mahasiswa ditakut-takuti, menjadi penonton, juga tidak salah kaprah mengartikulasikan perannya, dan seyogyanya mereka harus mengambil inisiatif, kritis, rasional serta bijaksana dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Tidak berlebihan kalau saya mengatakan kesadaran moral mahasiswa perlu disugesti secara strategis untuk memperkuat legitimasi perdamaian Aceh seutuhnya. Sebab itu, pemahaman sosio kultural, adat istiadat, sejarah, ekonomi, pemahaman politik, stabilitas sosial dan keamanan, serta relasi-interelasi hubungan pusat-daerah menjadi bagian penting pembangunan Aceh.

Hal ini hanya mungkin diperoleh jika mahasiswa peka dengan kondisi, belajar berorganisasi, dan memanfaatkan situasi pembelajaran di kampus secara telaten, jujur dan mengasah nalar kritisnya.

Oleh karena itu, mahasiswa perlu diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi, kapasitas dan idealismenya dalam menyikap realitas yang ada. Jika mahasiswa tidak diasah dan dibina kapasitasnya serta tidak diberi kesempatan memahami kehidupan politik dengan baik, maka mereka tidak akan pernah siap dan ragu-ragu menatap masa depan. 

Konteks hari ini misalnya, sekurang-kurangnya mahasiswa secara aktif memberi komitmen, mendukung dan mendorong setiap langkah-langkah perdamaian sebagaimana termaktub dalam MoU RI-GAM. Legitimasi perdamaian dan identitas politik Aceh masih rapuh. 

Ini karena 8 tahun damai ternyata kewenangan-kewenangan Aceh yang diatur UUPA belum berjalan maksimal. Komitmen pemerintah Pusat untuk menyelesaikan aturan pelaksana berupa PP/Pepres belum dipenuhi.

Pemahaman tentang hal ini tidak kemudian menimbulkan prasangka dan praduga. Bagaimanapun, mahasiswa harus dipahamkan kontekstualisasi politik. Persentuhan dengan kehidupan sosial dan kebijakan publik, dan menyampaikan aspirasinya kepada instrumen-instrumen politik yang ada, sama artinya mahasiswa sudah berpolitik.

Hanya saja kegiatan politik mahasiswa tentulah tidak sama dengan instrument-instrument politik lainnya. Mahasiswa tidak digaji dan tanpa minta pamrih.  Semangat dan etos mereka adalah menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan publik.

Soal pamrih dan kesuksesan yang bakal diperoleh dari apa-apa yang diperjuangkan seorang mahasiswa memang sangat tergantung pada etos, kemauan dan kejujuran yang dimilikinya. Investasi dan modal sosial yang terpenting bagi seorang mahasiswa ialah belajar merancang masa depan bangsa dan negaranya, adalah satu kenisayaan.

Aktualisasi mereka dirancang berangkat dari kesadaran, melatih diri dan ingin berkarya untuk memartabatkan bangsa dan negaranya. Untuk itu, keberadaan mahasiswa sebagai agen perubahan tetap memposisikan dirinya secara strategis, dimana gerakan-gerakan yang dilakukannya memelihara idealisme, integritas, daya juang dan keunggulan moral politik.

Kepentingan gerakan moral dan gerakan politik mahasiswa saat ini adalah bagaimana melihat masyarakat Aceh masa depan tidak lagi berdarah-darah, dimana hak-hak dan kewenangan-kewenangan Aceh dapat terpenuhi sesuai penjanjian MoU Helsinki dan pelaksanaan UUPA, dapat terimplementasi sempurna dan seutuhnya.

MoU Helsinki membawa Aceh Merdeka dalam NKRI adalah semangat perjuangan FOPKRA saat ini. Kiranya mendapat sambutan hangat mahasiswa dan berjuang memuliakan pembangunan Aceh dalam NKRI, yaitu pembangunan yang adil, beradab, bermartabat, damai dan sejahtera.

Mencapainya, gerakan mahasiswa konsisten mendorong pemerintah Aceh dan pemerintah Pusat untuk merealisasikan konsepsi perdamaian, sesuai dengan komitmen yang telah disepakati 8 tahun yang lalu.

Saya menyadari, atau semua pihak barangkali sepakat dengan saya bahwa kesadaran mahasiswa untuk memformulasikan perdamaian Aceh cukup urgen. Nalar kritis mahasiswa kepada pemerintah Aceh maupun pemerintah Pusat patut diberikan tempat.

Eksistensi gerakan mahasiswa perlu dibina, diberikan ruang dan kesempatan untuk menyuarakan gagasannya agar mampu memperjuangkan,  mempertahankan, melanjutkan sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Mahasiswa perlu melibatkan diri atau sekurang-kurangnya bersuara (mengkritisi) dengan mengedepankan rasionalitas dan kebijaksanaan terhadap fenomena atau realitas sosial politik yang menyimpang.

Tanpa kemauan, keyakinan dan kesungguhan, baik dalam menimba ilmu dibangku kuliah maupun pengabdian kepada masyarakat, maka seorang mahasiswa hanya menjadi produk yang membebankan bangsa dan negara ini.

Oleh karena itu, setiap mahasiswa sejak pertama sekali masuk perguruan tinggi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar sungguh-sungguh memperkuat kapasitas dan intelekstualismenya.

Melalui pembelajaran yang terlatih, maka dalam setiap aktivitasnya seorang mahasiswa akan  mampu menganalisis setiap persoalan, dan ketika bersosialisasi sebagai seorang organisatoris, ia mampu membuat program dengan tepat dan visioner, serta mampu merancang stragic planning dengan baik.

Sebagai organisatoris, ia mampu mempengaruhi pihak-pihak yang ingin dipengaruhi atau ingin diubah. Eksistensi mahasiswa bukan saja diukur kemampuannya dalam mempengaruhi massa untuk turun kejalan-jalan dalam aksi protes, tetapi mampu menyampaikan ide dan gagasannya dengan santun dan komunikatif.

Idealisme mahasiswa adalah menyuarakan perubahan. Maka pihak-pihak yang ingin dipengaruhi dijumpai dengan aksi delegatif, membuka dialog yang cerdas, dan menghindari kemarahan dan anarkhisme. Kalaupun mau marah, marahlah dengan adil – bukan dengan kedengkian, atau mengumbar fitnah dan berita bohong.

Mahasiswa harus sadar bahwa setiap pembelaan atau fungsi kontrol yang dilakukannya tidak terputus dan berjalan sendiri-sendiri. Ia merupakan satu mata rantai yang sinergis dan integral, dan sebab itu mahasiswa tidak mengklaim dirinya saja paling benar.  Karena itu, seorang mahasiswa perlu mengaktifkan diri dalam berbagai aktivitas, yakni sebanyak mungkin menyibukkan diri dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif  bagi dirinya dan orang lain.

Terakhir, saya mengingatkan bahwa seorang mahasiswa berkemampuan mengenal dirinya sendiri; belajar mengolah bakat dan potensi, belajar memimpin serta bertanggungjawab atas apa yang dipimpinya.

Kemudian, keaktifan perkuliahan tidak dianggap sepele, membaca secara luas sambil memperkuat karakteristik keilmuan bidang studinya. Eksistensi seorang mahasiswa benar-benar menjadikan kampus sebagai tempat mengembleng intelektualitas dan moralitas—dalam sikap dan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian, seorang mahasiswa mampu menjadi solusi, dan bukan menjadi manusia berkarakter problem dimanapun mereka berada nantinya.

 

Penutup

Dari uraian singkat dan pemahaman sederhana tersebut saya menyimpulkan bahwa kesadaran moral dan kesadaran politik gerakan mahasiswa perlu ditopang dengan penguatan kapasitas, kemauan, keyakinan dan kesungguhan  dalam menformulasikan eksistensi dan perannya dalam memartabatkan perdamaian.

Pada era reformasi dan berkecamuknya konflik laten antara RI dan GAM dimana kesadaran sosial dan kesadaran politik gerakan mahasiswa mampu menempatkan eksistensi dan perannya lebih berani.

Pada intinya gerakan mahasiswa ketika itu mendambakan Aceh yang adil dan damai dapat terwujud. Karena itu, eksistensi dan peran mahasiswa dalam merawat komitmen perdamaian saat ini dibutuhkan kesadaran moral dan kesadaran politik lebih tinggi. Sambil menimba ilmu gerakan mahasiswa tidak melupakan realitas sosial politik yang berlangsung saat ini.

Perdamaian yang telah tercapai saat ini bukanlah lahir dalam satu malam. Konflik yang lama dan laten tentunya menjadi pelajaran bagi semua pihak—tanpa mengutuk masa lalu, kiranya menjadi komitmen pemerintah Aceh maupun pemerintah Pusat untuk merealisasikan semua amanah yang telah disepakati tersebut.

Menjaga komitmen ini, jelas eksistensi dan peran mahasiswa tidak dibutakan dengan realitas yang ada. Mahasiswa dengan kesadaran dan kemauannya sendiri tentu berusaha menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik.  Untuk itu, legitimasi perdamaian dan identitas politik Aceh dalam NKRI mampu diartikulasikan dalam semangat bersama oleh gerakan mahasiswa.  

Amanah MoU Helsinki dan UUPA menjadi penting untuk mengasah tanggungjawab moral politik gerakan mahasiswa—sebab jika menolak landasan tersebut, maka perdamaian Aceh dalam NKRI terseret dalam arus yang menyesatkan.



* Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (DPP-FOPKRA) di Jakarta. Pada pemilu 2014 maju sebagai calon DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Daerah Pemilihan Aceh. 






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close