Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Opini»Blok Masela: Kutukan atau Berkah?


Blok Masela: Kutukan atau Berkah?
Senin, 11 April 2016 23:44 WIB

Keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan pengembangan liquid natural gas (LNG) Blok Masela untuk dibangun di darat mengakhiri kontroversi di tengah masyarakat terutama kontroversi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Keduanya sempat berselisih mengenai skema pengembangan kilang di lapangan abadi Blok Masela, Maluku, yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan di ruang publik.

Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore LNG/OLNG), sedangkan Sudirman Said menginginkan kilang dibangun di laut menggunakan skema LNG terapung (floating LNG/FLNG/offshore).

Terdapat dua alasan yang mendasari keputusan Presiden Jokowi untuk pengelolaan eksplorasi LNG Blok Masela di Maluku dengan mekanisme onshore; Pertama, adalah skemaonshore dipilih karena pemerintah menginginkan pembangunan ekonomi daerah dan nasional ikut meningkat dengan pembangunan Blok Masela. Alasan kedua adalah, Presiden ingin mendengarkan suara rakyat, skema onshorejuga dinilai dapat memicu pembangunan wilayah (regional development), sehingga daerah juga terkena dampak dari pembangunan besar, proyek Masela tersebut.

Keputusan tersebut di atas seharusnya tidak didasarkan pada dua pertimbangan tersebut semata yang lebih terkesan reaktif, (sebab keputusan tersebut diambil setelah adanya berbagai aksi protes dari masyarakat terutama masyarakat Maluku baik di kalangan perguruan tinggi Universitas Pattimura, maupun oleh Dewan Adat Maluku). Idealnya keputusan Presiden Jokowi tersebut harusnya didasarkan pada pertimbangan yang konstitusional dan komprehensif terutama terkait dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional di bidang sumber daya alam khusunya minyak dan gas bumi (migas).

Presiden seharusnya memahami bahwa konstruksi pembangunan nasional di bidang sumber daya alam migas sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi yang tertera dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa rakyat adalah salah satu elemen permanen dan terpenting dari bagunan negara.

UUD 1945 meyakini bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas negara Indonesia. Mengingat sifat eksistensi rakyat permanen, maka pemanfaatan sumber daya alam migas yang secara konsekuen ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama, sedangkan negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen kepengurusan dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia.

Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila ditundukkan kepada kepentingan hak asasi warganya, sehingga kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam migas yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tertera dalam  alenia keempat Pembukaan UUD 1945. “. . . melindungi segenap bangsa  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam konteks kebijakan pengembangan LNG Blok Masela, hal yang tidak kalah penting yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan keputusan Presiden Jokowi adalah sisi kepentingan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pemerintah daerah tidak saja berperan sebagai simbol politik daerah, lebih dari itu pemerintah daerah dituntut sebagai pelayan publik, stimulator, fasilitator, katalisator serta manejer yang memiliki jiwa enterpreneur bagi proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pada dasarnya daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dan mandiri untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki bagi pembagunan di daerah. Namun secara yuridis kewenangan pengelolaan sumber daya alam migas dikecualikan dari kewenangan pemerintah daerah. Pengecualian ini tentu memiliki alasan pembenaran bahwa industri pertambangan migas dikenal sebagai industri yang memiliki nilai strategis, merupakan sumber penguatan ekonomi nasional. Di samping itu juga pemerintah daerah menyadari bahwa, untuk mengelola dan mengurus investasi di bidang migas ini cukup rumit dan sarat dengan teknologi tinggi serta membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Dengan demikian sangat tepat kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya berada pada pemerintah pusat. Namun harus dipahami bahwa pengelolaan dan pemanfaatannya harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu pengelolaannya tentu diperuntukkan bagi sebasar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks tersebut di atas dapat dipahami bahwa di satu sisi kebijakan ekplorasi dan eksploitasi LNG Blok Masela merupakan suatu kebijakan investasi yang penuh dengan kontroversi, investasi yang sarat dengan teknologi tinggi ini dapat menciptakan perubahan sosial ekonomi dan sosial budaya secara radikal di wilayah Maluku dan khususnya di wilayah terpencil di Maluku Tenggara. Sebab pengembangan LNG Blok Masela ini memerlukan pembangunan infrastruktur yang mampu membuka wilayah Maluku bagian tenggara dari isolasi geografis, sehingga berpotensi besar untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah di mana investasi dilaksanakan.

Namun di sisi lain, pengembangan LNG Blok Masela ini juga merupakan industri yang menimbulkan berbagai perubahan drastis terhadap lingkungan hidup sehingga merupakan ancaman terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan fungsi sosial budaya masyarakat setempat. Pada umumnya potensi-potensi positif sektor pertambangan migas sering tidak mampu mengkompensasikan potensi-potensi negatif ini, sehingga industri pertambangan migas mempunyai potensi konflik yang cukup tinggi terhadap kepentingan masyarakat setempat. Konflik-konflik tersebut sebagaimana terjadi di Riau, Aceh Utara, kalimantan Timur dan daerah lain dimana terdapat investasi migas.

Demikian juga, Pemerintah Daerah Maluku tentu sangat berkepentingan dengan adanya investasi LNG di Blok masela tersebut terutama untuk menopang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Keberadaan LNG Blok Masela ini paling tidak menjadi salah satu sumber Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan pembangunan di daerah, terutama dari segi perolehan pajak dan retribusi daerah, dan perolehan dari bagi hasil.

Demikian juga dengan adanya pengembangan LNG Balok Masela ini maka proses pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan tenaga kerja lokal di daerah serta rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan dapat diwujudkan.

Pada konteks pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Maluku tentu mengharapkan agar pengembangan LNG Blok Masela yang terdapat di wilahnya dapat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar bisa mewujudkan pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai realisasi dari tanggung jawab atau kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kondisi yang ideal tersebut di atas dalam beberapa kasus tertentu terkait dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam migas bagi peningkatan PAD tidak bisa diwujudkan melalui kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari bagi hasil migas. Mekanisme dan aturannya tidak jelas, angka yang diperoleh dari bagi hasil migas tidak sesuai dengan persentase pembangian sebagaimana ketentuan undang-undang. Sebagai contoh, di Tuban setidaknya terdapat enam daerah atau wilayah eksplorasi migas. Selain Mobil Oil, di Tuban juga terdapat perusahaan migas, seperti Devon Oil dan JOB Pertamina serta Petrochina.

Namun, pendapatan daerah dari bagi hasil yang diperoleh hanya Rp 1,3 miliar, seyogianya yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp 9 miliyar apabila didasarkan kepada UU Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Itupun hanya dari satu perusahaan migas Mobil Oil. Sementara JOB Pertamina dan Petrochina tidak membagi hasil kegiatan eksploitasi kepada Pemkab Tuban (Kompas, Sabtu 8 Maret 2003).

Demikian juga Pemda Riau sebagai penyumbang devisa sebesar Rp 64 triliun dari migas pada tahun 2004, pada kenyataannya Pemda Riau hanya memperoleh pembagian hasil sebesar Rp 2,91 triliun. Bahkan ada beberapa daerah yang belum pernah mendapat dana bagi hasil migas dari aktivitas pertambangan migas yang terdapat di daerahny, hal ini disebabkan karena berbagai pemotongan komponenen pajak, dan cost produksi yang tinggi sehingga tidak ada lagi hasil yang harus dibagikan kepada daerah (Daerah-daerah penghasil migas yang tidak mendapatkan bagian dari bagi hasil migas antara lain; Bulungan, Nunukan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Wajo, Manokwari, Musi Banyuasin, Sidoarjo, dan lain-lain. Daerah tersebut sudah mempunyai lifting tapi belum mempunyai bagian bagi hasil. Lihat, (Energi Antarnusa, Edisi 02, April 2007).

Berdasarkan contoh di atas dapat dikatakan bahwa aturan hukum mengenai pelaksanaan pengembangan LNG Blok Masela yang terkait dengan kepentingan daerah pengaturannya belum jelas. Bahkan cenderung diputuskan bahwa posisi Blok Masela itu beradi di luar yuridiksi Wilayah Maluku. Jika hal ini benar maka dapat dipastikan Maluku dan daerah kabupaten di sekitar Blok Masela tidak mendapat bagi hasil dari produksi LNG Blok Masela tersebut sebagaimana amanat UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Sehingga dapat dipastikan pelaksanaan pengembangan LNG Blok Masela tidak berimbang baik terhadap pemanfaatan lingkungan maupun terhadap distribusi bagi hasil migas antara pemerintah pusat dan pemerintah darah.

Dalam kondisi demikian sudah pasti bahwa Pemerintah daerah Maluku menganggap bahwa pemerintah pusat berlaku tidak adil dalam distribusi bagi hasil migas antara pusat dan daerah. Padahal dapat diketahui bahwa, pengembangan LNG Blok Masela selain memiliki sisi manfaat yang lebih besar akan tetapai dapat juga menimbulkan kerugian yang cukup besar terutama terhadap daerah di mana terdapat kegiatan pengembangan LNG Blok Masela tersebut.

Selanjutnya bahwa, pengembangan LNG Blok Masela sangat erat kaitannya dengan kondisi alam dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor setempat atau faktor lokalitas yang beragam. Dengan kata lain, eksploitasi Blok Masela ini sangat berpengaruh terhadap faktor lokalitas seperti hak-hak masyarkat adat serta daya dukung lingkungan hidup setempat. Fakta menunjukan bahwa kebijakan investasi dan pengelolaan sumber daya migas selama ini terpusat dan cenderung mengabaikan faktor-faktor lokalitas, oleh sebab itu dikhawatirkn pengelolaan LNG Blok Masela dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.

Kecemasan ini timbul karena adanya harapan terhadap kemanfaatan sumber daya migas sebelum hasil dieksploitasi. Terlebih lagi bahwa eksploitasi sumber daya migas yang selama ini dikendalikan oleh pemerintah pusat hanya menimbulkan ketidakpuasan di daerah. Masyarakat menuntut keadilan karena merasa praktik investasi migas belum dapat memenuhi rasa keadilan yang diinginkan. Masyarakat menghendaki hak-haknya diakui, sebab praktik investasi migas dirasakan banyak mengingkari hak-hak rakyat. Masyarakat di daerah juga ingin terlibat dalam penetapan apa yang baik dan yang tidak baik bagi mereka sebagai dampak investasi migas, namun selama ini tidak pernah ada mekanisme untuk mereka terlibat.

Praktik pengelolaan migas yang terjadi selama ini terkesan pemerintah hanya melihat “hak menguasai” dan kurang memperhatikan tujuan dari kegiatan investasi migas, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemanfatan ekonomis dalam eksploitasi sumber daya migas cenderung ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek berupa kemanfaatan finansial yang menjadi kepentingan investor atau pemerintah semata. Oleh karena sifatnya jangka pendek, maka tujuan finansial juga cenderung dicapai dengan mengabaikan  tujuan dan kepentingan jangka panjang.

Kepentingan jangka panjang yang terkait dengan investasi migas meliputi kelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi sumber daya mineral dan kelestarian hak-hak masyarakat setempat. Kerusakan atau peniadaan terhadap kepentingan jangka panjang ini tidak mungkin dapat dikompensasikan atau dikoreksi dengan kemanfaatan finansial yang diperoleh dari investasi migas yang bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain Pemerintah harus mengambil kebijakan terkait pengembangan blok Masela berlandaskan pada kepentingan konstitusional dengan menerapkan asas-asas dan aturan-aturan hukum secara ketat untuk melindungi berbagai pihak yang terlibat agar pencapaian tujuan jangka pendek berupa kemanfaatan finansial tidak meniadakan kepentingan jangka panjang berupa kelestarian sendi-sendi kehidupan masyarakat di daerah dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan pengembangan LNG Blok Masela di Maluku harus mendasarkan pada adanya jaminan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, sebab kebijakan yang tidak menjamin kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak pihak lain, sehingga harmoni antara pihak-pihak tidak akan tercipta. Dapat diketahui bahwa, pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan LNG Blok Masela adalah, Pemerintah Republik Indonesia yang mewakili kepentingan negara; Pemerintah Daerah Maluku yang mewakili kepentingan daerah terhadap pengembangan LNG Blok masela, investor dan masyarakat. Kenyataan menunjukan bahwa peraturan perundang-undangan bidang migas yang berlaku selama ini lebih banyak mengatur kepentingan kedua belah pihak saja, yaitu kepentingan negara yang diproyeksikan sebagai kepentingan Pemerintah Pusat dan Kepentingan Investor. Dua kepentingan lain, yaitu kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat setempat tidak terakomodasi. Sehingga pemerintah daerah dan masyarakat hanya menjadi penonton atas eksplotasi kekayaan alam migas yang merupakan rahmat atau anugrah dari Tuhan yang terdapat di daerahnya.

Manajemen kebijakan pengelolaan sumber daya alam migas yang tidak melibatkan atau tidak mementingkan keberadaan pemerintah daerah dan masyarakat inilah menjadi sumber potensi konflik baik konlik secara vertikal maupun konflik secara horizontal. Dalam kondisi yang demikian inilah yang dikatakan bahwa eksistensi sumber daya alam disuatu daerah bukan menjadi anugrah melaikan menjadi sumber kutukan (Resource Curse) bagi daerah dan masyarakat setempat. Resource cursemerupakan sebuah fenomena dimana daerah-daerah yang kaya sumber daya alam mengalami sebuah kondisi dimana pertumbuhan perekonomian mereka tidak sepesat daerah yang tidak memiliki kekayaan alam. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekayaan alam yang mereka miliki justru membawa masyarakat yang hidup dalam daerah tersebut kesebuah kondisi yang penuh dengan konflik dan masyarakatnya hidup di dalam garis kemiskinan, sebab Negara gagal dalam menterjemahkan kekayaan alam menjadi alat pendorong kesejahteraan masyarakat.

 

Ismail Rumadan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Peneliti Bidang Hukum dan Peradilan Mahakamah Agung RI, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Sumberdaya Alam Masika ICMI.

 

METRO TV NEWS






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close