Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
PT. THE GLOBE JOURNAL, penerbit Koran Online THE GLOBE JOURNAL bertekad untuk terus melakukan inovasi mengembangkan media yang sangat diminati sejak 2007 ini. Untuk itu kami mencari INVESTOR, SPONSOR, PARTNER untuk bekerjasama dengan tim kami dalam mengembangkan bisnis di sektor media, periklanan, printing, teknologi, dan mice yang sangat potensial. Jika Anda tertarik untuk bekerjasama dengan kami, silahkan kirimkan informasi ketertarikan Anda ke email: e.rxdhi@gmail.com atau Hotline 0819-7390-0730. [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda untuk tindaklanjutnya. []

Breaking
News

Serambi»Opini»Aceh, Panas Dingin


Aceh, Panas Dingin
Chairul Sya'ban | The Globe Journal
Kamis, 22 November 2012 14:00 WIB

Lagi-lagi bicara soal Qanun di Aceh, baik Qanun Wali Nanggroe, dan Qanun Lambang serta Bendera Aceh. Bulan lalu, DPRA di Banda Aceh mengesahkan Qanun Wali Nanggroe, namun pengesahan itu kian menuai kritik. Ada yang menolak, dan ada yang bersyukur bahwa DPRA telah mengesahkan Qanun tersebut. Kritikan yang dilakukan dengan cara unjuk rasa besar-besaran di seluruh daerah Provinsi Aceh, menjadi topik hangat di media. Berbagai media lokal, nasional, bahkan internasional secara gempar memberitakan isu hangat ini.

Pekan lalu misalnya, ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya dari Komunitas Mahasiswa Gayo menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Jam Kota Lhokseumawe. Mahasiswa ini mengecam DPRA yang menyebutkan bahwa suku minoritas telah terakomodir dalam Qanun Wali Nanggroe. Tak hanya itu, mereka juga menuntut bila legislatif Aceh masih tetap mempertahankan qanun ini dan tidak dirubah, meski melanggar kebijakan budaya yang disepakati di Mexico City pada 1892, maka akan mengajak semua suku-suku minoritas untuk memisahkan diri dari Provinsi Aceh. Aksi unjuk rasa seperti inipun terus dilakukan oleh mereka yang menolak Qanun Wali Nanggroe.

Lantas bagaimana dengan orang awam yang tak mengerti dengan Qanun tersebut yang akhir-akhir ini sedang dibanggakan rakyat Aceh pasca disahkannya oleh DPRA? Orang awam ini hanya meminta kepada Pemerintah Aceh agar jangan ada lagi peperangan di Aceh seperti masa konflik dulu. Aceh yang dikatakan damai, tapi masih saja ada kericuhan, tolak inilah, tolak itulah, saling Pro dan Kontra. Maka karena itu, cocok disebut dengan sebutan “Aceh, Panas Dingin”. Mengapa demikian, buktinya Aceh katanya sudah damai tapi senjata illegal juga masih beredar sehingga munculah penembakan disana-sini.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya deretan kasus penembakan dan aksi terorisme di Aceh yang mengorbankan belasan korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka sepanjang tahun 2011-2012. Kala itu, situasi politik Aceh tengah memanas dengan adanya perbedaan pendapat antara keputusan MK dengan Partai Aceh mengenai calon independen yang berakhir pada penolakan PA untuk mengikuti pilkada. Kebijakan Pemerintah pusat sendiri cenderung “memaksakan” untuk melakukan pemilukada tanpa keterlibatan kandidat dari Partai Aceh mulai lembek hingga terbawa arus suasana hingga menilai keadaan politik Aceh yang inkondusif. Sikap Pemerintah pusat berubah, setelah menimbang keadaan yang “tercipta” dari proses aksi-aksi terror tersebut. Nah, apakah insiden itu akan terulang kembali? Dan apa yang akan terjadi pada Aceh kedepan?.

Nah bersamaan dengan isu tersebut, dalam waktu dekat ini pihak DPRA akan paripurnakan Rancangan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa setelah disahkan nanti bendera Aceh akan segera berkibar diseluruh pelosok. Namun persoalan itu kembali menuai kritik, seperti yang sempat diberitakan oleh beberapa media di Aceh, bahwa Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Zahari Siregar menolak Bendera dan Lambang karena berbau separatis. Sedangkan dari kalangan elemen masyarakat, tokoh maupun Lembaga tetap mendesak DPRA untuk mengesahkan Qanun Lambang dan Bendera tersebut. Namun Pro dan Kontranya qanun itu membuat rakyat Aceh khawatir akan terjadi kembali masa konflik seperti dulu.

Kalau itu terjadi, bisa dipastikan demokrasi kembali ke titik terendah. Belum lagi, bilamana tidak terkendali akan mengarah kepada melemahnya stabilitas keamanan dan rakyat dibayangi ketakutan dan ini berarti suasana masa konflik akan terulang kembali.







Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close