Lhokseumawe - Aceh Utara bukan saja kabupaten yang terkenal dengan mega proyek minyak bumi. Kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbanyak di antara daerah lainnya di Aceh juga acap kali berlangganan bencana alam. Dua di antaranya yang paling sering adalah banjir dan kekeringan.

Memang dari siklus cuaca, Februari hingga Oktober merupakan musim pengering di Aceh. Kenyataan itupun sudah dirasakan oleh sejumlah masyarakat di berbagai kecamatan. 

Salah satunya di Kecamatan Cot Girek, Aceh Utara. Masyarakat disana berbondong-bondong mencari sumber mata air yang masih utuh, meskipin terpaksa berjalan kaki sejauh lima kilometer. Ada juga yang enggan mencari air terlalu jauh, mereka terpaksa melakukan ritual pembersihan dengan air payau yang aromanya sangat menyengat. Namun, bagi mereka biasa saja. Tidak memikirkan akan timbulnya penyakit ditubuh mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang pemuda, Hendri (23) digampong Alu Drien, Cot Girek Aceh Utara, ia kesulitan untuk mandi. “Kami terpaksa mandi dengan air payau yang warnanya terkadang hitam, terkadang hijau, bahkan bau. Tapi kami biasa saja, daripada tidak mandi, yang penting bias kenak air,”ungkapnya kepada The Globe Journal. Sabtu (18/2). 

Sementara Geuchik (Kepala desa-red) setempat, Syahbuddin, yang ditanyai The Globe Journal tak heran dengan fakta ini. Musim kemarau seperti mengharuskan mereka bekerja tiga kali lipat untuk mendapatkan air bersih. Perjalanan jauh juga bukan masalah baginya. Yang penting semua kebutuhan tercapai.

“Kalau mandi kami mencari sumber air terlebih dahulu, dimana ada air disitulah kami mandi,” imbuhnya dengan senyum ramah.

Sebenarnya, banjir dan kekeringan bukan bencana yang sulit diatasikatanya. Banjir bisa ditanggulangi dengan bendungan-bendungan penyimpan air. Sedangkan air yang disimpan akan bisa dimanfaatkan  untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau. Namun hal yang sederhana dan datang secara rutin itu ternyata belum bisa diatasi oleh pemerintah. Beralasan tidak ada dana, kiranya  tidak selalu bisa diterima. 

Sebab, sekedar untuk pilihan kepala daerah yang menghabiskan ratusan milyar rupiah dan bahkan mungkin lebih  ternyata  tercukupi. Maka menjadi aneh ketika kebutuhan masyarakat  untuk menanggulangi kekeringan dan banjir justru terabaikan jelas Syahbuddin. [005]