Banda Aceh – Izin perkebunan di rawa tripa pasti  dicabut oleh Pemerintah Aceh karena ada klausul yang dilanggar oleh perusahaan. Kepala Biro Hukum dan Humas Pemerintah Aceh, Makmur Ibrahim mengatakan kedatangan tim investigasi ke rawa tripa untuk meninjau ulang atas izin perusahaan tersebut.

“Masyarakat jangan khawatir, karena tim hanya melakukan evaluasi terhadap perusahaan Kalista Alam dan SPS-2,” katanya sembari mengatakan bahwa Gubernur Aceh Zaini Abdullah sangat serius memperhatikan rawa tripa.

Klausul yang maksud Makmur adalah terkait plasma yang tidak diberikan perusahaan dan juga terkait laporan berkala yang tidak diberikan juga oleh perusahaan perkebunan. “Itu saja sudah dilanggar maka pasti dicabut izinnya,” kata Makmur saat menjadi nara sumber diskusi advokasi rawa tripa di Hotel Pavilium Seulawah, Sabtu (4/8).

Saat ditanya kapan Gubernur Aceh mencabut izin perusahaan di rawa tripa itu, Makmur mengatakan setelah tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Aceh melaporkan kepada gubernur. Baru kemudian Gubernur Aceh mengeluarkan rekomendasi terkait hal tersebut.

Beberapa orang peserta diskusi yang hadir dalam acara yang digagas Walhi bersama Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) mengharapkan agar Gubernur Aceh, Zaini Abdullah betul-betul menjalankan komitmennya untuk mencabut izin perkebunan di rawa tripa.

Pemerintah Pusat sedang menyelidiki masalah rawa tripa, kemudian Pemerintah Aceh turunkan tim, sementara rawa tripa terus dibabat dan dibakar. "Jangan-jangan begitu selesai, rawa tripa sudah tidak ada lagi. 

“Dari 60 ribu hektar hanya tinggal 5.000 hektar lagi yang masih bagus tutupan hutannya,” kata salah seorang peserta dari TKPRT. [003]

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730