Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Hukum»Wagub Mualem: Masalah Lambang Aceh Terserah DPRA


Wagub Mualem: Masalah Lambang Aceh Terserah DPRA
Hayatullah Zuboidi | The Globe Journal
Rabu, 21 November 2012 13:45 WIB

Banda Aceh – Setelah qanun Wali Nanggroe yang menjadi pro-kotra, kini gonjang –ganjing setuju dan tidak setuju kembali terjadi pada perumusan rancangan qanun bendara dan lambang Aceh. Muzakir Manaf selaku wakil gubernur Aceh menyerahkan permasalahan itu semua kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

“Kalau persoalan ini saya serahkan ke DPRA saja, saya hanya eksekutif,” ungkap Muzakir Manaf usai menghadiri Peluncuran Program USAID Prioritas, Rabu (21/11) di Hotel Hermes Palace.

Akan tetapi, sebagai Ketua Partai Aceh (PA) pusat, Muzakir Manaf mendukung lambang yang sedang ditetapkan dalam usulan DPRA tersebut sebagai lambang dan bendera Aceh. Namun ia tetap menginginkan yang terbaik untuk Aceh.

“Sebagai ketua partai saya mendukung keputusan DPRA, karena bolanya ada di DPRA, kitanya hanya dibelakang kita menginginkan yang terbaik, meskipun ada koreksi tetap terserah pada mereka,"tutup Muzakir Manaf.

Kemarin, Ketua Komisi A DPRA, Adnan Beuransyah menilai proses pengesahan qanun mesti terealisasi secepatnya. 

"Kita harus memahami mekanisme aturan, jadi qanun Aceh itu yang sahkan legislatif dan eksekutif, tapi kalau sekadar mengoreksi tidak masalah. Jadi apa yang kita sahkan ini aspirasi masyarakat, bukan aspirasi penguasa," ujar Adnan.

Sambung Adnan, qanun tersebut ditargetkan selesai secepat mungkin. Pihaknya akan mencoba menyelesaikan tanggal 27 November 2012 sudah menjadi qanun.

"Lambang itu sudah final, ada pemolesan disana sini, seperti bintang bulan, warna hitam dan putih harus menjadi ukuran yang standar, ketika siapapun yang buat bendera jangan dipersalah. Tapi bendera yang ada di Banda Aceh dan Singkil harus sama. Lambang buraq itu sudah dipatenkan di Kemenkumham," tutupnya.






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda
AYAM LEPAS

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
X
BACA JUGA
Close