Lhokseumawe - Sejumlah kalangan tokoh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi mengecam kinerja Pj Walikota Lhokseumawe yang dianggap pejabat titipan. Pasalnya, Pj tersebut dinilai tidak mampu merealisasikan berbagai pembangunan 2012 pada APBK 2013.

Seperti yang dikatakan oleh Badan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, bahwa sampai hari ini keberadaan Pj Walikota Lhokseumawe Arifin Abdullah belum memberi manfaat positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Sehingga Arifin Abdullah dinilai tidak memiliki kemampuan menjalankan roda pemerintahan sesuai fungsinya." Apalagi terhitung dari Januari hingga Juni 2012, Arifin Abdullah belum juga mampu merealisasikan kebijakan APBK 2013 yang seharusnya sudah rampung dilaksanakan.

Ketidak mampuan Pj Walikota itu, kata Alfian, juga dapat ditandai dari kondisi akibat rendahnya penyerapan anggaran daerah senilai Rp 500 Miliar yang menyebabkan banyaknya program pembangunan 2012 tertunda atau kandas di tengah jalan.

"Secara otomatis kinerja buruk ini tentu memperlihatkan seluruh SKPK perkantoran tidak bekerja efektif sesuai fungsi mereka yang mengelola penggunaan anggaran. Keberadaan Pj Walikota yang tidak punya kemampuan memimpin, hanya menghabiskan uang rakyat. Menambah kendala dan beban baru bagi daerah," tegas Alfian kepada wartawan di Lhokseumawe, Senin (04/6).

Hal serupa juga diungkapkan oleh LSM CentraL Pemuda Transparan (CEPAN) Max Hasanuddin yang meminta pihak DPR segera melakukan pemanggilan terhadap Pj Walikota Lhokseumawe Arifin Abdullah Uramy terkait kinerja buruk sebelum habis masa jabatannya.

Salah seorang tokoh masyarakat Kota Lhokseumawe, Dedi Supriadi, juga mengatakan, Pj Walikota Lhokseumawe Arifin Abdullah Uramy terkesan kurang mengedepankan rasa sosial kepada masyarakat yang tertimpa musibah atau bencana alam.

Seperti nasib warga Kecamatan Muara Dua, yang menjadi korban dampak buruk pencemaran limbah PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan matinya ikan dalam tambak petani, sampai saat ini belum mendapat ganti rugi. Padahal uji sample air yang dilakukan Badan Lingkung Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kota Lhokseumawe, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Lhokseumawe, menunjukkan hasil positif tercemar limbah dari PT. PIM.

Bahkan Sebagian warga yang tertimpa musibah kebakaran yang kehilangan rumah dan harta benda di Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu tidak sama sekali mendapat bantuan perhatian dari Pemko Lhokseumawe.

Ironisnya permohonan bantuan dari korban kebakaran tidak mendapat prioritas positif dari Pj Walikota Lhokseumawe Arifin Abdullah. "Kalau pemimpin yang lama asal dengar ada warga yang tertimpa musibah, langsung mengunjungi korbannya untuk mengurangi kesedihan. Tapi pemimpin sekarang malah sebaliknya selalu menghindar dari orang musibah yang membawa permohonan," tuturnya.

Ketika dikonfirmasi, Pj Walikota Lhokseumawe Arifin Abdullah Uramy kepada wartawan mengaku selama ini dirinya telah menjalankan tugas sesuai aturan dan memperketat pengeluaran anggaran.

Arifin menjelaskan dirinya memang sedang sibuk menyelesaikan susunan kebijakan APBK 2013 agar cepat terealisasi. "Tidak mungkin saya mengeluarkan uang dengan mudah kecuali bila sudah sesuai syarat dan aturan Semua permohonan bantuan kita tampung tapi bukan berarti itu sudah bisa dibantu Karena kita pelajari dulu dan lihat anggaran tersedia," paparnya diruang kerja walikota.

Namun sayangnya belum lagi habis menjawab pertanyaan, Arifin Abdullah langsung menghentikan pembicaraan dengan alasan sedang banyak tamu.