Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
PT. THE GLOBE JOURNAL, penerbit Koran Online THE GLOBE JOURNAL bertekad untuk terus melakukan inovasi mengembangkan media yang sangat diminati sejak 2007 ini. Untuk itu kami mencari INVESTOR, SPONSOR, PARTNER untuk bekerjasama dengan tim kami dalam mengembangkan bisnis di sektor media, periklanan, printing, teknologi, dan mice yang sangat potensial. Jika Anda tertarik untuk bekerjasama dengan kami, silahkan kirimkan informasi ketertarikan Anda ke email: e.rxdhi@gmail.com atau Hotline 0819-7390-0730. [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda untuk tindaklanjutnya. []

Breaking
News

Serambi»Hukum»Menolak Lembaga Wali Nanggroe, Menolak Sejarah


Menolak Lembaga Wali Nanggroe, Menolak Sejarah
Afifuddin Acal | The Globe Journal
Senin, 12 November 2012 01:00 WIB

Banda Aceh - Konflik bersenjata telah berakhir di Aceh sejak penandatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Kini Aceh sudah bisa menikmati perdamaian. Masyarakat pun sudah bisa mencari nafkah tanpa didera ketakutan konflik.

Benih-benih konflik itu akhir-akhir ini sudah mulai muncul karena terjadi pergesekan terhadap Qanun Wali Nanggroe. Bila ini tidak segera diatasi, tentunya akan sangat berdampak pada keamanan di Aceh.

Hal inilah menggerakkan The Globe Journal mencoba mendalami perihal keberadaan Lembaga Wali Nanggroe. Apakah lembaga tersebut amanah MoU Helsinki? Kemudian untuk siapa lembaga tersebut?

The Globe Journal menemui mantan Ketua BRA Nur Djuli merupakan salah seorang tokoh GAM yang ikut langsung melakukan perundingan. Menurutnya keberadaan lembaga Wali Nanggroe memang amanah dari MoU Helsinki yang ditandatangani di Helsinki Finlandia.

"Iya benar, Lembaga Wali Nanggroe tersebut amanah MoU Helsinki,"ungka Nur Djuli Minggu malam (11/11) kemarin.

Lebih lanjut ia jelaskan, dalam MoU Helsinki memang benar kedudukan Wali Nanggroe diatas Gubernur. Wali Nanggroe diberikan penghormatan sebagai pemimpin spiritual yang disegani oleh semua komponen. Baik disegani oleh masyarakat, Gubernur maupun Anggota Dewan serta pejabat pemerintahan lainnya. 

Jadi, Wali Nanggroe merupakan alat pemersatu seluruh rakyat Aceh yang beragam etnis. Baik itu Aceh pesisir, dataran tinggi gayo, tamiang, kluet dan sebagainya. Bagi semua etnis yang tinggal di Aceh, Wali Nanggroe menjadi tempat sandarannya.

Oleh sebab itu, agar terhidar dari kepentingan politik serta semua komponen bisa menerima tanpa ada yang merasa tidak senang, lembaga Wali Nanggroe tersebut tidak boleh 'berbau' politik. Akan tetapi kepemimpinan moral yang harus dikedepankan. Wali Nanggroe tersebut adalah orang yang dituakan, menjadi tempat semua orang mengadu.

“Bila sudah masuk kedalam  ranah politik, tentunya akan terjadi konflik kepentingan,”ungkap Nur Djuli.

Ada hal yang dikhawatirkan oleh banyak komponen bila Wali Nanggroe kedudukannya diatas Gubernur. Kekhawatiran akan terjadi overlapping kekuasaan. Bahkan ada yang mengkhawatirkan akan terjadi kesewenangan dalam mengatur kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini, Nur Djuli selaku juru runding GAM di Helsinki menjelaskan bahwa itu tidak akan terjadi. Meskipun Wali Nanggroe tersebut kedudukannya diatas Gubernur bukan berarti bisa memecat Gubernur maupun lainnya.

Dalam MoU Helsinki tidak mencantumkan kewenangan demikian. MoU Helsinki hanya mengamanahkan Wali Nanggroe adalah lembaga yang mempersatukan orang Aceh.

Kedudukan Wali Nanggroe itu lebih pada kepemimpinan yang bisa memberikan nasehat spiritual pada Pemeritah Aceh. Bila Pemerintah Aceh sudah sedikit melenceng, maka Wali Nanggroe yang menjadi panutan semua rakyat bisa menegur baik Eksekutif maupun Legislatif.

Dalam MoU Helsinki juga, lanjut Nur Djuli, diakui semua etnis yang ada di Aceh. Bukan Aceh hanya orang yang tinggal di pesisir, tetapi suku Gayo, Alas, Tamiang dan lainnya merupakan Aceh. Tidak ada perbedaan antara pesisir dan dataran tinggi Gayo.

Kepemimpinan Wali Nanggroe ini, persis seperti kepemimpinan Imam Khumaini di Iran. Ia tidak mengendalikan pemerintah Iran. Yang mengendalikan Pemerintah Iran adalah Presiden. Sedangkan Imam Khumaini hanya sebagai penasehat pemerintah dan menjadi pemimpin spiritual serta disegani oleh seluruh rakyat Iran.

“Imam Khumaini itu bahkan dia bisa menegur militer bila bersalah, seperti itulah yang kita harapkan Wali Nanggroe tersebut,”kata Nur Djuli.

Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang pakar sejarah di Aceh, Adli Abdullah. Keberadaan Qanun Wali Nanggroe harus menjadi alat pemersatu seluruh rakyat Aceh. Bila tidak bisa dilakukan, perlu kiranya dievaluasi substansi dari qanun tersebut, ujarnya.

“Lembaga Wali Nanggroe itu pada dasarnya simbol pemersatu seluruh rakyat Aceh,”ungkap Adli Abdullah pakar sejarah di Aceh.

Salah seorang Budayawan Aceh, Salman Yoga yang juga berasal dari dataran tinggi Gayo, menuturkan bahwa paradok sejarah bila kita pungkiri keberadaan lembaga Wali Nanggroe. Karena ini merupakan amanah MoU Helsinki yang wajib diatur dalam UUPA dan Qanun.

Akan tetapi, kata Salman, bila ada yang ingin mengkritisi qanun tersebut, perjuangan ini harus jelas, apakah perlawanan terhadap substansi qanun Wali Nanggroe. Atau melawan kelembagaan Wali Nanggroe tersebut. Bila lembaganya yang dilawan, tentunya saat ini sudah sangat terlambat. Karena saat ini sudah disahkan, tinggal menunggu menjadi lembaran daerah.

Hal penting yang harus diperhatikan sebenarnya menyangkut Qanun Wali Nanggroe adalah jangan sampai mereduksikan etnis lain yang ada di Aceh. Akan tetapi semua etnis yang ada di Aceh harus menjadi bagian dari lembaga tersebut.

“Tidak menolak kelembagaan Wali Nanggroe, tetapi yang harus ditolak itu substansinya,”tukas Salman Yoga.

Oleh sebab itu,katanya, ia sangat berharap dalam melakukan perjuangan ini harus mengedepan gerakan moral. Jangan pernah berpikir memperjuangkan ini dengan mengadu fisik. Gerakan intelektual itu dengan mengadu argumen, itu yang harus dilakukan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh dosen Hukum Unsyiah Hamidah. Ia menegaskan dalam Qanun Wali Nanggroe yang harus dihilangkan adalah sikap diskriminasi.  Aceh bukan hanya miliki segelintir orang, tetapi Aceh milik 10 etnis yang tersebar di seluruh antero Aceh.”Tolong hargai suku-suku lain,”ungkap Hamidah.

Sedangkan salah seorang aktivis HAM Aceh, Asiah Uzia menegaskan kita harus hati-hati dengan upaya memecah belah sesama rakyat Aceh. Cukup sudah konflik berkepanjangan yang pernah dialami oleh Aceh. Bila pun ada persoalan menyangkut dengan Qanun Wali Nanggroe bisa diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaiannya, kata Asiah kembali, tetap mengedepankan upaya-upaya yang damai dan harus secara persuasif. Persoalannya, bila ini ditunggangi oleh kepentingan tertentu maka Aceh bisa saja akan kembali terjebak kedalam konflik antar sesama suku.






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close