Banda Aceh - Terpilihnya gubernur Aceh yang baru, Zaini Abdullah bersama Muzakir Manaf, membuat semua pimpinan daerah ingin fokus kepada pembangunan Aceh masa depan. Salah satunya Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan menginginkan pembangunan Aceh yang transparan dan tidak ada lagi istilah pajak-pajak Nanggroe (pajak ilegal-red).

"Pembangunan harus transaparan,tidak ada lagi nanti pajak-pajak nanggroe, semua pajak harus masuk ke kas negara. Kita betul-betul mendukung pembangunan,"tukas Kapolda Aceh di depan wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Ketua MPU Aceh, Muslem Ibrahim, Pangdam, dan beberapa pimpinan daerah di Banda Seafood dalam acara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan pers, Senin (2/7) malam.

Kapolda juga menginginkan kepada pers yang mana dalam hal pembangunan sangat penting perannya, untuk terus memberitakan informasi yang mendidik untuk mencerdaskan mansyarakat Aceh.

"Harapan pak gubernur kemarin, kita ingin mengedepankan berita bersifat pembangunan, misalnya irigasi rusak, itu bisa diinformasikan. Banyak kita lihat hutan lindung yang dibabat, padahal ini masalah yang serius,"sambungnya.

Disambung Kapolda lagi, memang pihaknya tidak pernah melarang media memberitakan peristiwa kekerasan seperti penembakan dan pemukulan. Namun harapnya media lebih banyak memberitakan yang mengandung nilai edukasi dari pada provokasi.

Sementara wakil DPRA, Sulaiman Abda mengingikan untuk membangun Aceh ke depan harus saling mengisi. "Yang ingin kita sampaikan disini, dengan pemerintahan yang baru mau dibawa kemana Aceh ini dengan rekan pers," imbuh Sulaiman Abda.

Sementara Wakil gubernur Aceh, Muzakir Manaf mengungkapkan bahwa media ini adalah sebuah alat. "Mari kita sama-sama memajukan Aceh, kedepan," tutupnya.