Logo The Globe Journal - Original
Promosi Pasang Iklan - Nomor HP Riswan
Follow Us on Twitter @theglobejournal | Untuk berita tercepat dan terhangat, ikuti Twitter kami @theglobejournal [] WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL tidak dibenarkan untuk meminta dan/atau menerima apapun dari nara sumber baik dalam bentuk amplop, uang, honor, biaya transportasi, biaya akomodasi, hadiah, dan berbagai bentuk gratifikasi lainnya. [] Jika Anda mempunyai berita atau informasi yang ingin diterbitkan di Koran Online THE GLOBE JOURNAL, silahkan mengirimkankan langsung ke email redaksi@theglobejournal.com atau via fax 0651-7557304. [] LAYANAN PELANGGAN: Jika Anda mengetahui dan memiliki informasi tentang WARTAWAN dan PEWARTA FOTO Koran Online THE GLOBE JOURNAL yang bekerja dengan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan/atau mengambil berbagai bentuk gratifikasi dari narasumber, Anda dipersilahkan untuk mengirimkan SMS ke HOTLINE 0819-7390-0730 [] Untuk pemasangan Iklan dan Pariwara serta Kerjasama lainnya dapat langsung disampaikan ke Markerting Koran Online THE GLOBE JOURNAL di Telp 0651-7414556, 7557304 atau HOTLINE 08190-7390-0730. Tim Marketing THE GLOBE JOURNAL akan segera menghubungi Anda. []

Breaking
News

Serambi»Hukum»Dalam RUU, Hak Penindakan KPK Dihapus


Dalam RUU, Hak Penindakan KPK Dihapus
Rabu, 07 Oktober 2015 08:11 WIB

Revisi Undang-undang KPK saat ini telah berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Berbagai pasal direvisi dan mengubah sejumlah kewenangan KPK.

Dalam draft RUU KPK yang dikutip, Rabu (7/10/2015), terlihat jelas bahwa KPK tidak akan memiliki kewenangan penuntutan lagi. Padahal, untuk diketahui, sejak KPK berdiri, para jaksa KPK memiliki rekor 100% selalu menang di persidangan.

Soal penghilangan kewenangan penuntutan ini jelas tertulis di Bab II draft RUU KPK yang membahas terkait tugas, wewenang dan kewajiban KPK. Dalam Pasal 7 d jelas disebutkan bahwa KPK tak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan.

"Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Undang-undang ini dan/atau penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, atau legislatif," demikian bunyi Pasal 7 huruf d.

Soal tidak adanya kewenangan penuntutan ini juga ditugaskan dalam Pasal 13 dan 14. Dalam pasal itu, KPK hanya memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik.

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, tindak pidana korupsi yang:," bunyi Pasal 13 tersebut.

Imbasnya, dalam bidang penindakan, KPK hanya akan memiliki dua subbidang, yakni penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut kembali ditugaskan dalam Pasal 27 ayat 4 yang berbunyi:

"Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan:
a. Subbidang Penyelidikan;
b. Subbidang Penyidikan."

Padahal, dalam UU 30 tahun 2002 tentang KPK yang berlaku saat ini, lembaga anti korupsi itu diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, sekaligus penuntutan. Hasilnya, penanganan kasus di KPK lebih efektif dan memiliki rekor 100% menang.

Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji sudah menolak adanya draft RUU KPK yang diajukan DPR. Apalagi, Indriyanto sangat paham bahwa RUU itu jelas-jelas akan memperlemah KPK.

"Perubahan UU KPK untuk saat ini belum waktunya dan tidak kondusif karena selain berdampak terhadap eksistensi KPK juga iklim politik masih belum jelas arah dan tujuan revisi ini," kata Indriyanto, Selasa (6/10).

DETIK






Twitter TGJ 3
Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730


Komentar Anda

Terpopuler

Cities

Seni dan Budaya

Jalan-Jalan

Berita Foto

«
»
Close