Banda Aceh - Lembaga Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik (Center for Peace and Conflict Resolution Studies (CPCRS) Unsyiah baru saja selesaikan tiga penelitian.diantaranya Potensi Konflik Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh dr. Safrida, Miskinnya Keterwakilan Perempuan di Partai Politik dan Lembaga legislatif oleh Nursiti, dan Potret Orang Kampung dengan Orang Kampung oleh Nanda Amalia SH M.Hum.

Menurut dr. Safrida sebagai sebuah kebijakan publik, maka JKA memang sesuatu yang sangat membantu dalam penguatan perdamaian di Aceh. Pasalnya program tersebut diperuntukkan bagi semua kalangan, termasuk korban konflik dan mantan kombatan. Program itu juga sangat strategis dan bahkan dijadikan salah satu faktor penting oleh para kandidat dalam pemilukada yang lalu. Itu sebabnya semua calon gubernur mengatakan bahwa jika terpilih, mereka akan melanjutkan program JKA.

Sementara masyarakat menganggap JKA sebagai sebuah solusi cerdas atas ketidakmudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada masa konflik dan masa-masa setelah persetujuan damai Aceh dicapai. Tetapi pada tahap implementasi, terjadi sejumlah gesekan antara warga masyarakat sebagai pengguna dengan instansi-instansi terkait dari pemerintah sebagai pemberi jasa.

Dalam beberapa kasus terlihat lemahnya koordinasi di kalangan instansi pemerintahan, sehingga terjadi beberapa penolakan pelayanan oleh rumah sakit atau puskesmas. Sementara di kalangan masyarakat sendiri, ada yang belum sepenuhnya memahami secara tepat mengenai JKA tersebut.

"Dari temuan kami di lapangan, tak ada pilihan lain selain bahwa program JKA itu tetap dilanjutkan. Jika dihentikan secara tiba-tiba, atau dana JKA dikurangi, dikhawatirkan masyarakat tak dapat menerimanya. Pihak penyelenggara sendiri perlu meningkatkan koordinasi dan meminimalkan gesekan dengan masyarakat, agar potensi konflik dapat diredam. Program JKA juga sebaiknya diperkuat status hukumnya ke dalam qanun khusus tentang JKA"papar dr. Safrida di Hotel Sultan, Jumat (10/8).

Sementara peneliti lain Nursiti SH M.Hum menemukan fakta tentang minimnya keterwakilan perempuan di partai politik dan lembaga legislatif. Kenyataan ini menyebabkan suara perempuan yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk penguatan damai, menjadi lemah dan kurang dipedulikan.

Menurut Nursiti, fakta tersebut disebabkan oleh lemahnya komitmen parpol dalam memberikan ruang kepada perempuan di organisasi mereka formal tersebut. Dan proses kaderisasi di dalam tubuh parpol juga berjalan timpang.

"Tetapi perempuan sendiri juga cenderung membatasi diri untuk bergabung dengan parpol. Akhirnya ada parpol yang terpaksa main comot, sehingga kualitas wakil perempuan tadi tidak maksimal,"kata Nursiti.

Dosen FH Unsyiah ini mengusulkan agar parpol melakukan kaderisasi perempuan politik secara lebih terstruktur dan komprehensif di masa mendatang.

Penelitian terakhir dipaparkan oleh Nanda Amalia SH M.Hum, dosen FH Unimal Lhokseumawe, yang memotret relasi orang kampung dengan orang kampus dengan mengambil contoh kasus konflik antara masyarakat Reulet dan Blang Pulo dengan Komunitas Kampus Unimal. Konflik antar dua kelompok itu pernah dimediasi beberapa kali namun selalu gagal, yang mengakibatkan adanya gangguan yang merugikan ke dua pihak. Menurut Nanda, konflik antara lain dipicu oleh lemahnya proses akulturasi antara masyarakat kampung dengan orang kampus.

"Padahal, mereka sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain, tetapi kedua pihak tak memiliki cukup kreativitas untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif ," tutur Nanda. (003)