Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Pemerintah Aceh untuk mengkaji kembali rencana pemecahan tiga Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Koordinator Bidang Advokasi Korupsi dan Monitoring Peradilan, Baihaqi mengatakan struktur organisasi, jumlah pegawai, jumlah belanja dan operasional akan membengkak.

Melalui The Globe Journal dalam siaran resmi MaTA yang dikeluarkan, Senin (06/8), Ia mengatakan SKPA yang akan dipecahkan adalah Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK), Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKA).

MaTA menilai pemecahan SKPA itu justru membuat struktur organisasi membengkak. "Ini juga akan menambah jumlah pegawai sehingga akan berdampak pada meningkatnya jumlah belanja untuk pegawai, tunjangan-tunjangan lainnya dan juga belanja untuk biaya operasional kantor."

Dampak lain yang akan timbul dari rencana tersebut adalah proses koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap bawahan akan semakin sulit karena semakin banyaknya SKPA sehingga out put yang ingin dicapai akan sulit di kontrol.

"Pemecahan SKPA ini sangat politis karena ini di indikasikan pesanan-pesanan dari pihak tertentu sebagai politik balas jasa,"sebut Baihaqi sembari menilai bahwa pemecahan SKPA ini juga merupakan aspirasi dari oknum tertentu untuk melahirkan pejabat-pejabat baru di tingkat provinsi.

Kalau memang pemecahan ini karena beban kerja terlalu besar, ini justru alasan yang tidak logis. Harusnya pemerintah mengefektifkan SKPA yang ada dengan membangun sistem pengelolaan yang baik, baik dengan menambah bidang teknis ataupun meningkatkan kompetensi pegawai. Ini tidak terlalu besar berdampak terhadap anggaran daerah.(003)