Banda Aceh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menyampaikan selamat dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Nagan Raya atas kerja keras yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. BPK mengharapkan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk dua daerah itu harus dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

Opini WTP adalah peringkat terbaik dari opini-opini lain yang diberikan oleh BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah.  BPK dapat memberikan empat jenis opini yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V, BPK RI Bambang Pamungkas, Jum'at (1/6) di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh mengatakan dari 11 entitas atau hasil pemeriksaan atas 11 laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2011, hanya Banda Aceh dan Nagan Raya yang mendapat opini terbaik yaitu WTP.

Sedangkan sembilan kabupaten kota yang lain mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Kota Sabang, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Gayo Luwes, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Terhadap sembilan kabupaten kota yang mendapat opini WDP itu, Auditor Utama BPK, Bambang Pamungkas mengingatkan agar pemerintah setempat menyusun rencana aksi perbaikan laporan keuangan. BPK menilai masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi pengecualian dalam opini yang harus dibenahi .

Sementara itu Sekda Nagan Raya, Zamzami kepada The Globe Journal, Jum’at (1/6) siang tadi mengatakan opini WTP ini sudah empat tahun dipertahankan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Pj. Walikota Banda Aceh, T. Saifuddin.

Menurut T. Saifuddin opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah empat tahun dipertahankan terus. “Sebenarnya Kota Banda Aceh bisa mewakili Provinsi Aceh ditingkat nasional karena banyak studi-studi yang dilakukan terhadap kinerja anggaran daerah. Dari 20 kabupaten kota di Indonesia, Kota Banda Aceh mendapat spot tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar T. Saifuddin tadi siang.

"Soal pelelangan barang dan jasa secara elektronik yang sudah berjalan merupakan prestasi terbaik di Aceh," ujar Saifuddin menambahkan.

Masalah yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan daerah ini karena penetapan APBK yang sering terlambat pengesahannya sehingga aparat tidak disiplin. Namun dampak opini dari BPK ini memberikan semangat untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan publik yang baik. [003]