Banda Aceh – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani menegaskan Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf tidak perlu jadikan pemerintah yang gemuk. Catatan GeRAK Aceh, masa pemerintahan sebelumnya tidak lebih 70 orang diangkat menjadi staff ahli tapi pelaksanaanya hanya menjadi makelar proyek dan proposal.

Saat dihubungi The Globe Journal, Senin (25/6), Askhalani mengatakan GeRAK Aceh mendorong pemerintahan yang berwibawa dan memiliki kinerja tata pemerintahan yang baik. Pemerintah Aceh periode 2012-2017 harus mampu membuka reformasi birokrasi dengan melakukan pembenahan pada sistem yang ada, khususnya bagi kalangan SKPA di Pemerintah Aceh.

Ia menegaskan jika Pemerintah Aceh yang baru ini memperbanyak juru bicara atau staff ahli maka sistemnya bertambah runyam. “Sebaiknya jangan buat pemerintahan yang gemuk, belajar dari pengalaman pemerintahan yang lalu, banyak sekali tim asistensi tapi yang terjadi justru timnya berubah menjadi makelar proyek dan proposal,” pungkas Askhalani.

Sementara itu Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mendesak agar 100 hari kinerja Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dapat membangun reformasi birokrasi.

“Tidak perlu ada juru bicara atau staff ahli, cukup maksimalkan organisasi yang ada dalam pemerintahan saja,” kata Alfian.

Persoalan balas jasa bukan masanya lagi, selama ini kita melihat politik balas jasa, dan ini merupakan beban psikologi bagi pemimpin terpilih.

“Secara intergritas yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah Zaini – Muzakir bisa membuka akses ke masyarakat sipil,” katanya.

Komitmen Gubernur Aceh terpilih harus bisa membuka akses seluas-luasnya kepada publik.

“Saya katakan pemerintah yang korup adalah pemerintah yang tidak terbuka, tidak akuntablitias dan memberikan akses pelayanan publik yang buruk,” ujar Alfian sembari mengharapkan agar daerah Aceh tidak termasuk daerah yang gagal di Indonesia. [003]