Banda Aceh - Terkait berlarut-larutnya jadwal pelantikan Bupati defenitif Kabupaten Aceh Tengah telah banyak menyimpan misteri. Kini giliran dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak memiliki langkah konkrit untuk mencari jalan keluar.

Pasalnya, saat ini sudah tujuh bulan Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh Pejabat Bupati. Padahal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan keputusan bahwa yang memenangkan pada Pilkada 9 April 2012 pasangan Nasaruddin-Khairul Asmara yang diusung oleh Partai Demokrat, PKNU,PKPI dan Partai Patriot Pancasila.

Meskipun Mendagri telah mengeluarkan surat keputusan tersebut. Pemerintah Aceh sampai saat ini belum melakukan pelantikan terhadap Bupati terpilih. Padahal secara aturan, setelah ada keputusan dari Mendagri, Gubernur Aceh harusnya langsung melantik Bupati terpilih tersebut.

Atas alasan itulah, The Globe Journal mencoba menelusuri pada Komisi A DPRA yang membidangi Hukum, Politik dan Pemerintahan. Langkah kongkrit apa yang akan diambil oleh DPRA agar segera diselesaikan penundaan pelantikan Bupati terpilih tersebut.

Karena bila masih saja berlarut-larut. Tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten yang terletak di dataran tinggi Gayo ini.

Ketua Komisi A, Abdullah Saleh menjelaskan menyangkut berlarut-larutnya pelantikan Bupati Aceh Tengah. Menurutnya, dalam menyikapi mencari jalan solusi sengketa tersebut. DPRA saat ini sedang mencari jalur alternatif melalui pendekatan konpehensif. Komisi A DPRA tidak mengambil langkah-langkah legal formal.

"Komis A DPRA sekarang ingin mengambil pendekatan secara holistik, dengan melibatkan multidemensi, jadi bukan melalui legal formal,"kata Abdullah Saleh Selasa (27/11) dalam ruang kerjanya di Komisi A DPRA.

Oleh karena itu, kata Abdullah Saleh kembali. Sedang menunggu kearifan lokal setempat dalam menyelesaikan sengketa ini. Baik melalui dialog, diskusi maupun dalam bentuk lainnya yang melibatkan langsung warga setempat.

“Idealnya solusi datang dari Aceh Tengah sendiri,”kata Abdullah Saleh.

Inilah model dalam demokrasi, lanjutnya.  Agar semua ini bisa melibatkan secara langsung masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Saat The Globe Journal mendesak langkah konkrit apa yang diambil DPRA menyikapi hal tersebut. Kembali tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Abdullah Saleh tetap menunggu penyelesaiannya datang dari mereka sendiri yaitu peran aktif masyarakat setempat.

Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi:
Telp. (0651) 741 4556
Fax. (0651) 755 7304
SMS. 0819 739 00 730